MM.COM, AMBON, — Wali Kota Ambon, “Bodewin Wattimena”, mengungkapkan bahwa wacana pengalihan status kepegawainya guru ke pemerintah pusat akan memberikan dampak positif bagi fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon.
Menurut Bodewin, jika status dan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ditangani langsung oleh pusat, daerah akan memiliki ruang fiskal yang jauh lebih luas untuk dialokasikan ke program prioritas lainnya.
“Selama ini gaji guru ASN dibayar melalui Dana Alokasi Umum (DAU) transfer pusat. Kalau dialihkan ke pusat, otomatis anggarannya ikut bergeser. Namun, jika P3K daerah juga diambil alih pusat, kita punya sedikit celah fiskal yang lebih luas untuk dimanfaatkan bagi pembangunan lain,” ujar Bodewin usai memimpin Apel Pagi di halaman Balai Kota Ambon, Kamis (20/8/2026).
Sinergi Pengolahan Sampah dan Bantuan BUMD.
Selain membahas efisiensi fiskal, apel pagi tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) antara Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pattimura (Unpatti) dengan tiga instansi Pemkot Ambon: Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP), Dinas Perhubungan, serta Dinas Pendidikan. Kerja sama ini mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Salah satu fokus utama kerja sama dengan DLHP adalah penajaman wacana penerapan mesin pengolahan sampah mini di Kota Ambon.
“Harapan saya, implementasi dari kesepakatan teknis antara Fakultas Sains dan Teknologi dengan DLHP segera ditindaklanjuti secara nyata di lapangan,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Perumda Tirta Yapono menyerahkan bantuan sosial berupa 100 paket sembako kepada Tim Penggerak PKK Kota Ambon dalam rangka memperingati HUT ke-46 BUMD tersebut. Bantuan ini diserahkan secara simbolis dari total 171 paket yang disiapkan. (LD)
Komentar