MM.COM, AMBON — Momentum peralihan kepemimpinan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon Periode 2026–2027 tidak hanya menjadi ajang seremonial internal. Lebih dari itu, acara Pelantikan dan Rapat Kerja yang digelar di Gedung Azhari, Kota Ambon, Jumat (17/7/2026) lalu, menjadi panggung strategis untuk menyuarakan masa depan pembangunan Maluku.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, “Alimudin Kolatlena”, yang hadir langsung dalam agenda tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara kader hijau-hitam dengan jajaran pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Sesuai dengan tema yang diusung, “Konsolidasi HMI: Untuk Kemajuan Umat dan Bangsa”, Alimudin berharap kepengurusan HMI Cabang Ambon yang baru dilantik mampu menelurkan program kerja yang berdampak nyata, sekaligus tetap mempertahankan daya kritisnya.
“Kita berharap HMI di kepemimpinan ini bisa membantu pemerintah dan memberikan pikiran-pikiran kritisnya, baik kepada pemerintah pusat maupun daerah, terutama Pemerintah Kota Ambon,” ujar Alimudin saat diwawancarai awak media usai acara.
Ia juga secara khusus menekankan pentingnya kolaborasi erat antara HMI dengan Penjabat Wali Kota Ambon sebagai kepala wilayah, serta Pemerintah Provinsi Maluku.
Kabar Baik dari Senayan: Pansus RUU Daerah Kepulauan Tiba di Maluku Besok.
Di hadapan para kader HMI dan tamu undangan, Alimudin yang juga merupakan alumni HMI ini membawa kabar krusial dari Senayan terkait perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan yang saat ini tengah digodok oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR RI.
Ia membeberkan bahwa Pansus DPR RI dijadwalkan tiba di Provinsi Maluku pada Senin, 20 Juli 2026 besok, untuk menjemput bola aspirasi dari arus bawah.
“Insya Allah hari Senin tanggal 20 (Juli), Pansus DPR RI akan berkunjung ke Provinsi Maluku. Kita akan menggelar rapat bersama dengan pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta melibatkan akademisi dan para “stakeholder,” ungkap Alimudin.
Agenda utama dari kunjungan kerja ini adalah serap aspirasi guna meminta masukan komprehensif terkait muatan materi yang akan dimasukkan ke dalam draf RUU Daerah Kepulauan.
Alimudin menegaskan, perjuangan regulasi ini sudah memakan waktu yang sangat panjang, melintasi tiga periodisasi kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, momentum kali ini harus dikawal bersama agar berbuah manis bagi masyarakat Maluku dan provinsi kepulauan lainnya.
“Perjuangan masyarakat di provinsi kepulauan ini sudah sangat lama. Kita berharap di bawah pemerintahan periode ini, ada “good will” atau keinginan baik dari pemerintah pusat untuk menerima dan mengesahkan RUU Daerah Kepulauan ini bersama-sama dengan DPR RI,” pungkasnya optimis.
Melalui momentum Rapat Kerja ini, HMI Cabang Ambon diharapkan dapat langsung mengambil peran strategis, menjadi motor penggerak intelektual yang mengawal isu-isu daerah, termasuk memastikan hak-hak wilayah kepulauan seperti Maluku terakomodasi secara adil di tingkat nasional.(LD)
Komentar