MM.COM, AMBON — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPRD Kota Ambon, Senin (16/11/2026).
Agenda utama rapat ini adalah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, “Gerald Mailoa”, serta dihadiri oleh Wali Kota Ambon “Bodewin Wattimena”, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, dan para legislator.
Mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat,”.
Nota Keuangan APBD 2027 dirancang sebagai instrumen fiskal strategis untuk menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Ambon.
Kerangka Utama Keuangan Daerah Tahun 2027
Dalam rapat tersebut, dipaparkan proyeksi kuantitatif struktur APBD Kota Ambon tahun 2027 yang meliputi:
– Pendapatan Daerah: Ditargetkan sebesar ‘Rp1.167.823.088.845’, mengalami koreksi sekitar 1,95 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026 yang sebesar Rp1,19 triliun. Angka ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp261,05 miliar serta Pendapatan Transfer sebesar Rp906,76 miliar.
– Belanja Daerah: Dianggarkan sebesar ‘Rp1.141.073.088.845’, turun sekitar 16,77 persen dari APBD Perubahan 2026. Alokasi belanja ini mencakup Belanja Operasi (Rp973,59 miliar), Belanja Modal (Rp82,20 miliar), Belanja Tidak Terduga (Rp9,02 miliar), dan Belanja Transfer bantuan keuangan pemerintah desa senilai Rp75,82 juta.
– Pembiayaan Daerah: Pembiayaan netto ditetapkan sebesar “Rp55,75 miliar” dengan defisit anggaran berada pada level 2,48 persen, yang dinilai masih aman dan sesuai dengan ketentuan batas maksimal Kementerian Keuangan.
Target Indikator Makro Ekonomi Kota Ambon 2027.
Wali Kota Ambon, “Bodewin Wattimena”, menekankan bahwa APBD bukan sekadar tumpukan angka keuangan, melainkan wujud komitmen nyata untuk mendongkrak kesejahteraan rakyat.
Pemerintah memadukan kebijakan nasional dengan program daerah melalui akselerasi transformasi digital, penguatan UMKM, sektor pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Sejumlah asumsi makro ekonomi dan target pembangunan yang dibidik pada tahun 2027 mencakup:
1. Pertumbuhan Ekonomi: Diproyeksikan mencapai ‘6,69 persen’.
2. Tingkat Kemiskinan: Ditekan di angka ‘4,90 persen’ (berada di bawah 5 persen).
3. Inflasi Daerah: Dikendalikan stabil pada kisaran ‘1,5 hingga 3,5 persen’.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka: Ditargetkan terus menurun melalui perluasan lapangan pekerjaan baru.
Komitmen Pengawalan Bersama.
Pihak DPRD Kota Ambon menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pembahasan rancangan APBD ini secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Selanjutnya, dokumen rancangan ini akan dibahas secara intensif oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ambon.
Seluruh proses pembahasan ditargetkan rampung dan ditetapkan menjadi peraturan daerah paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2026.(LD).













Komentar