MM.COM, AMBON — Kota Ambon kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional. Berdasarkan hasil penilaian pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang mencakup aspek hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pangan, Kota Ambon berhasil masuk dalam kategori “Tinggi” dengan perolehan skor akumulasi “71,4” mengungguli Kota Bandung (71,3) dan Kota Palu (71,2).
Capaian gemilang ini disampaikan oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, usai peluncuran inovasi strategis perikanan “Baku Dapa” dan sistem retribusi non-tunai “Sirip Ikan” di Lantai 5 Manise Hotel, Ambon, Kamis (5/11/2026).
Kota Ambon bersama Kota Bandung dan Kota Palu sebelumnya telah ditetapkan sebagai pilot project perwakilan wilayah (Barat, Tengah, dan Timur) untuk
penilaian bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Sektor Pendidikan Unggul, Lapangan Kerja Jadi Catatan Evaluasi.
Wali Kota “Bodewin Wattimena” mengungkapkan, dari empat aspek pemenuhan hak dasar yang dinilai, sektor pendidikan di Kota Ambon mencatatkan performa yang sangat luar biasa dan hampir menyentuh angka “80” (kategori sangat tinggi), yakni berada di angka “79”.
Kendati demikian, Pemkot Ambon secara terbuka mengakui masih terdapat tantangan pada sektor hak atas pekerjaan. Aspek lapangan pekerjaan saat ini masih berada di kisaran angka 60, seiring dengan tingkat pengangguran terbuka di ibukota provinsi ini yang masih menyentuh angka 11 persen.
“Karena memang kita akui Ambon memiliki keterbatasan soal bagaimana kita mengupayakan lapangan kerja yang cukup. Sementara di sisi yang lain, angka pengangguran terbuka masih sangat tinggi, 11%,” ujar Bodewin di hadapan para awak media.
Meski demikian, Bodewin menilai angka tersebut merupakan akumulasi dari seluruh pencari kerja dari berbagai daerah yang datang ke Kota Ambon sebagai pusat aktivitas regional. Hal ini dipandang sebagai konsekuensi logis sebuah ibu kota provinsi.
Strategi Pemkot Ambon: Dorong Investasi hingga Kirim Tenaga Kerja Keluar Daerah.
Menanggapi tantangan tersebut, Pemkot Ambon tidak tinggal diam. Berbagai langkah taktis dan strategis terus digenjot untuk membuka ruang-ruang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Tidak masalah bagi kita, yang penting dari waktu ke waktu kita bisa memastikan ada investasi, ada peluang usaha yang terbuka di Kota Ambon supaya paling tidak ada lapangan kerja yang tersedia. Kita juga bekerja bersama dengan banyak pihak untuk mengirimkan tenaga kerja Kota Ambon keluar. Itu solusi dan upaya yang kita lakukan,” tegasnya.
Ia bersyukur posisi skor akumulasi Kota Ambon (71,4) menempatkan daerah ini di atas kota-kota perwakilan wilayah lainnya, membuktikan bahwa instrumen regulasi, proses birokrasi, dan hasil nyata di lapangan berjalan secara paralel dan terukur.
Evaluasi bersama Komnas HAM ini, lanjut Bodewin, menjadi momentum penting untuk menyelaraskan antara ‘input’, ‘process’, dan ‘output’ pembangunan agar tidak terjadi senjang antara kebijakan dan hasil akhir.
“Kita memberikan apresiasi kepada Komisioner Komnas HAM yang sudah bersama-sama dengan kita membantu untuk memperbaiki banyak hal. Kita berharap tahun depan, kalau aspek pemenuhan hak pendidikan masuk kategori tuntas, maka kita bisa mencapai kategori sangat tinggi,” pungkasnya.
Dengan target-target terukur yang terus dievaluasi melalui berbagai instrumen, dimensi, dan variabel, Pemkot Ambon optimis tata kelola perlindungan hak dasar masyarakat ke depan akan semakin optimal dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.(LD)
Komentar