MM.COM, AMBON — Pemerintah Kota (Pemkot Ambon akhirnya mengungkap hasil audit investigasi terkait polemik Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat ASN fiktif atau yang dikenal luas sebagai “SK Bodong”. Temuan ini langsung menyeret puluhan tenaga pendidik.
Pengungkapan tersebut disampaikan secara terbuka oleh Wali Kota Ambon, “Bodewin Wattimena”, didampingi Sekretaris Kota Ambon, “Robby Sapulette”, serta Inspektur Kota Ambon, “Shally Kalahatu”. Konferensi pers resmi ini digelar di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, pada Senin (9/11/2026).
Berdasarkan audit yang dilakukan Inspektorat Kota Ambon sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026, terungkap fakta mengejutkan: sebanyak “45 orang ASN yang seluruhnya merupakan tenaga pendidik (guru)” di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Ambon kedapatan memegang dan menggunakan SK kenaikan pangkat palsu.
Modus Operandi: Libatkan Non-ASN
Berpakaian Dinas.
Dari hasil pemeriksaan mendalam, skema penerbitan dokumen ilegal ini bermula dari aktivitas seorang non-ASN berinisial “GOKS”, yang merupakan istri dari salah satu ASN di lingkup BKPSDM Kota Ambon.
– Penyamaran Rapi: GOKS mendatangi sejumlah sekolah dengan mengenakan atribut seragam Korpri/ASN lengkap. Ia juga membawa surat tugas berkop Dinas Pendidikan yang mencantumkan dirinya sebagai “konsultan pendidikan”—yang belakangan terbukti palsu dan tidak pernah diterbitkan secara resmi.
– Pencurian Akses Data: Pelaku meminta ‘username’, ‘password’, serta kode akses MyASN milik para guru dengan dalih membantu mengurus penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penetapan Angka Kredit (PAK) konvensional secara manual.
– Peredaran SK Fiktif: Dokumen kemudian diproses di luar prosedur resmi. Korban akhirnya menerima SK kenaikan pangkat palsu yang sama sekali tidak dilengkapi Pertimbangan Teknis (Pertek) resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
– Kerugian Keuangan Daerah: Para korban selanjutnya membawa SK tersebut ke bagian bendahara untuk penyesuaian gaji. Akibatnya, tercatat kelebihan pembayaran gaji (kerugian keuangan daerah) sebesar “Rp24,6 juta”, dari total perputaran dana yang dihimpun mencapai “Rp74,7 juta”.
Pemetaan Peran Pihak Terkait.
Inspektorat Kota Ambon telah memetakan sejumlah pihak yang diduga terlibat, baik dari unsur non-ASN maupun internal pegawai:
1. “GOKS (Non-ASN / Istri ASN BKPSDM):” Berperan sebagai pihak luar yang menghimpun uang dari para guru, meminta akses MyASN, membantu mengubah angka kredit, hingga menyerahkan SK bodong.
2. “GM (ASN / Eks-Operator CISM BKPSDM):” Menerima dan mengimput berkas dari GOKS serta membimbing pembuatan angka kredit. Berdasarkan audit sementara, yang bersangkutan dinilai melakukan pelanggaran prosedur administratif.
3. “LR (ASN BKPSDM):” Diduga menjadi penghubung antara GOKS, GM, dan para guru.
4. “45 ASN (Guru di 20 Sekolah):” Berposisi sebagai korban sekaligus pihak yang dinilai lalai karena menempuh jalur pintas di luar mekanisme resmi instansi.
“SK ini jelas ilegal dan diproses di luar prosedur resmi pemerintah. Tidak ada Pertek BKN, data tidak sesuai dengan sistem kepegawaian, dan diterbitkan tanpa melalui jalur resmi BKPSDM Kota Ambon,”* tegas Wali Kota Bodewin Wattimena.
Langkah Tegas: Seret ke Ranah Hukum.
– Pelaporan ke APH: Wali Kota Ambon telah menginstruksikan Kepala Bagian Hukum untuk segera melaporkan temuan resmi ini—beserta bukti fisik SK asli dan palsu—kepada Aparat Penegak Hukum (APH) pada keesokan harinya, guna menelusuri unsur tindak pidana dan aliran transaksi secara tuntas.
– Pengembalian Kerugian Negara: Pemkot Ambon mewajibkan para ASN yang terlibat untuk mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran gaji yang telah diterima.
– Sanksi Administratif: Pegawai yang terbukti melanggar aturan kepegawaian akan dijatuhi sanksi disiplin tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
– Pengetatan Sistem: Seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan untuk melakukan penyisiran menyeluruh terhadap dokumen kepegawaian staf serta memperketat keamanan akun akses MyASN masing-masing pegawai guna mencegah terulangnya kasus serupa.
Pemkot Ambon berharap kasus ini menjadi pembelajaran besar bagi seluruh aparatur sipil negara agar senantiasa mengurus administrasi kepegawaian secara berjenjang melalui pintu resmi BKPSDM demi menjaga integritas birokrasi pemerintahan.(LD)
Komentar