MANGGUREBEMAJU.COM, Ambon, – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kota Ambon terhadap keinginan Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Kota Ambon untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Muktamar ISMI ke-8 pada tahun 2026. Hal ini disampaikan usai menghadiri pelantikan LANN di Aula Kantor Kecamatan Sirimau, Karpan, Ambon.
Wattimena menegaskan bahwa Pemkot Ambon selalu membuka diri terhadap penyelenggaraan berbagai agenda berskala nasional, karena memberi dampak positif bagi perekonomian daerah.
“Semakin banyak kegiatan nasional dilakukan di Kota Ambon, semakin terjaga pertumbuhan ekonomi kita. Kalau 1.500 orang datang ke Ambon, pasti berdampak besar bagi hotel, kuliner, hingga sektor pariwisata,” ungkapnya.
Beliau memastikan pemerintah kota akan berkontribusi dalam menyukseskan muktamar tersebut.
“Itu tugas pemerintah, untuk merangsang agar perekonomian Ambon terus tumbuh dan para pelaku ekonomi turut merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Polisi Diminta Selektif Beri Izin Keramaian Pasca Bentrokan
Terkait perizinan pesta atau keramaian di Kota Ambon pasca bentrokan yang terjadi sebelumnya, Wali Kota menegaskan bahwa kewenangan berada pada pihak kepolisian. Namun, Pemkot tetap memberikan rekomendasi kehati-hatian.
“Kami menyarankan agar untuk sementara, pesta-pesta yang berpotensi mengancam keamanan jangan dulu diizinkan. Kepolisian punya indikator penilaian, dan kami mendorong mereka untuk lebih selektif demi menjaga situasi tetap kondusif,” jelas Wattimena.
Pembangunan Pos Keamanan di Batu Merah Terkendala Gugatan
Wali Kota juga menanggapi rencana pembangunan pos keamanan permanen di Negeri Batu Merah. Menurutnya, rencana tersebut sudah terkoordinasi dengan baik dan pemerintah negeri siap mendukung.
“Tanahnya sudah bersertifikat, namun ada pihak-pihak yang menggugat. Kami harap persoalan ini bisa dibicarakan baik-baik. Jika sertifikat diakui secara sah, pembangunan pos bisa segera dilakukan,” tegasnya.
Proses Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Masih Berjalan
Mengenai progres pengusulan dan pelantikan kepala pemerintah negeri (raja), Wattimena menjelaskan bahwa prosesnya kini sedang berjalan di BKN dan diharapkan tuntas pada Desember.
Namun, ia menegaskan bahwa proses ini sangat bergantung pada Badan Saniri Negeri masing-masing.
“Pemerintah kota mulai bekerja setelah Badan Saniri mengusulkan calon raja. Jika mereka belum usul, kami tidak bisa memaksakan. Semua sudah kami fasilitasi, sisanya berpulang pada para pemangku adat,” kata Wattimena.
Ia mencontohkan Negeri Rumah Tiga yang sudah memiliki putusan pengadilan inkrah, namun hingga kini Badan Saniri belum sepakat untuk mengusulkan calon.
“Kalau mereka mau cepat, kami siap cepat. Mereka mau lambat, kami ikut lambat. Kalau sampai pulang Mekarau pun, pemerintah siap menempatkan penjabat,” tutupnya. (LD)
Komentar