MANGGUREBEMAJU.COM, Ambon, 13 September 2025 – Lomba Gerak Jalan Indah (LGJI) Kota Ambon tahun 2025 resmi dimulai dengan pelaksanaan pembukaan yang berlangsung meriah di depan tribun utama Lapangan Merdeka (Lapmer), Jumat (13/9). Usai pembukaan, Ketua Panitia LGJI Ambon 2025 Rido Pattiasina memberikan penjelasan kepada awak media terkait sejumlah kebijakan strategis dan teknis pelaksanaan lomba tahun ini.
Salah satu hal utama yang disampaikan adalah “penolakan terhadap 30 barisan peserta” yang dinilai tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh panitia.
“Kami sudah menerima pendaftaran mereka, namun setelah proses seleksi dan verifikasi, 30 barisan kami tolak karena ada yang menggunakan simbol-simbol yang dilarang negara atau tidak mencerminkan nilai-nilai kebangsaan serta semboyan ‘Hidup Orang Basudara’ yang menjadi semangat utama kegiatan ini,” tegas Ketua Panitia.
Panitia menekankan bahwa “jumlah peserta bukan satu-satunya pertimbangan” dalam seleksi. Faktor etika, estetika, dan kesesuaian dengan nilai-nilai lokal dan nasional menjadi prioritas utama.
“Kami bukan soal jumlah. Kami ingin kegiatan ini indah, menggambarkan persaudaraan, dan tidak melanggar aturan negara, termasuk yang berbau SARA,” tambahnya.
Meskipun ketat, panitia tetap mempertimbangkan aspek positif dari setiap peserta. Salah satu contohnya adalah “regu dari komunitas Rasta 033”, yang meski sempat hampir ditolak karena tidak memenuhi persyaratan teknis, akhirnya diizinkan tampil karena mengusung kampanye anti-narkoba.
Penjurian Lebih Ketat dan Transparan
Tahun ini, panitia menerapkan sistem penjurian yang “berbeda dari tahun-tahun sebelumnya”, sebagai bentuk evaluasi atas kritik dan kontroversi yang terjadi di masa lalu.
“80% dari persiapan kami fokus pada evaluasi dua tahun terakhir. Banyak cibiran negatif di media sosial, sehingga kami ubah mekanisme penjurian agar lebih adil dan transparan,” ujar Ketua Panitia.
Panitia melibatkan juri dari institusi resmi yakni “TNI dan Polri”, serta para juri senior yang telah berpengalaman sejak LGJI pertama kali digelar pada 1979.
“Kami ajukan surat resmi ke institusi, bukan asal tunjuk. Juri dari TNI ada 4 orang, dari Polri 3 orang, dan sisanya juri senior yang sudah puluhan tahun terlibat dalam LGJI” ungkapnya.
Selain itu, untuk menjamin objektivitas penilaian, “setiap barisan dikawal relawan yang merekam dari start hingga finish”. Hasil rekaman langsung masuk ke sistem IT panitia yang terkoneksi dengan tiga laptop utama.
Juri juga “tidak lagi memberikan nilai secara subjektif”, melainkan hanya memberikan catatan. Penilaian final dilakukan oleh “11 juri inti”, berdasarkan gabungan data visual dan evaluasi lapangan.
Totalisator Dipindahkan ke Markas Militer
Salah satu terobosan penting lainnya adalah pemindahan lokasi totalisator ke “Korem 151/Binaya”, guna menghindari intervensi dan kegaduhan seperti yang kerap terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
“Selama ini setelah penjurian, proses totalisasi nilai menjadi tidak kondusif karena banyak yang intervensi, bahkan datang dengan kepentingan tertentu. Kali ini, dengan bantuan Korem, semua lebih aman dan tertib,” jelasnya.
Proses totalisasi nilai akan disiarkan melalui “link resmi yang dibagikan panitia”, sehingga dapat disaksikan secara transparan oleh seluruh peserta dan masyarakat.
Partisipasi Masyarakat dalam Penilaian
Panitia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan lomba dengan mengirimkan “video rekaman setiap barisan” melalui link yang telah disediakan.
“Kami ingin melibatkan masyarakat dalam menjaga integritas LGJI. Semua video akan dikombinasikan dengan rekaman relawan dan panitia sebagai bahan pertimbangan dewan juri,” ujarnya.
Mengembalikan Roh LGJI
Seluruh upaya ini bertujuan untuk “mengembalikan roh LGJI” sebagai ajang persatuan, kedisiplinan, dan ekspresi budaya yang positif di tengah masyarakat.
“LGJI harus mencerminkan hidup orang basudara, bukan sekadar lomba, tapi bagian dari membangun persatuan di Maluku dan Indonesia,” tutup Ketua Panitia. (LD)
Komentar