MM.COM, AMBON, — Maraknya konsumsi minuman keras (miras) tradisional jenis sopi dinilai menjadi akar utama melonjaknya angka kriminalitas hingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Ambon. Menanggapi kondisi kritis ini, Wali Kota Ambon “Bodewin Wattimena” menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperketat pengendalian serta pengawasan peredaran miras demi melindungi masa depan generasi muda.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan “Bodewin Wattimena” saat ditemui awak media usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, Rabu (23/9/2026).
Bodewin mengungkapkan, data kepolisian menunjukkan bahwa mayoritas tindak pidana dan gangguan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Ambon berawal dari pengaruh alkohol. Bahkan, Kota Ambon mencatatkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sangat tinggi, yang mana sebagian besar pemicunya adalah kebiasaan mabuk-mabukan.
“Setiap kali berkoordinasi dengan Pak Kapolresta terkait suatu kejadian kriminal, alasannya selalu sama: pemicunya karena mabuk. Kalau mabuk menjadi penyebab utama masalah di Kota Ambon, kenapa tidak kita kurangi? Apakah kondisi ini mau kita biarkan begitu saja?” ujar Bodewin.
Salah satu fokus utama pemkot adalah penanganan miras jenis sopi yang selama ini sangat mudah diakses dengan harga murah. Menurutnya, harga yang terjangkau membuat siapa saja, termasuk remaja, dengan mudah mengonsumsinya hingga mabuk di sembarang tempat.
Ia menyoroti langkah kepolisian yang terus-menerus menyita dan memusnahkan tonan sopi secara berkala, namun peredarannya tetap masif karena belum adanya regulasi pengendalian yang efektif dari hulu ke hilir.
“Hari ini orang cukup punya Rp20 ribu sudah bisa mabuk. Kalau peredaran sopi ini kita atur, kita dorong melalui mekanisme tata kelola atau fabrikasi resmi, harganya tentu jadi mahal dan peredarannya terkendali. Orang butuh biaya lebih jika ingin membeli, sehingga tidak semua orang bisa dengan bebas mabuk-mabukan di mana-mana seperti sekarang,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa langkah ini bukan soal kepentingan pribadi, melainkan tanggung jawab moral seorang kepala daerah untuk menyelamatkan generasi penerus Maluku agar tidak kehilangan masa depan.
“Saya pribadi bukan peminum alkohol, jadi kalau mau bersikap cuek, bisa saja. Tapi saya ini pemimpin kota, saya harus peduli. Generasi muda kita yang mestinya kelak jadi polisi, tentara, atau orang sukses, justru merusak masa depannya karena kebiasaan buruk ini. Jika ini dibiarkan, Kota Ambon yang akan rugi di masa depan,” tegas Bodewin.
Guna mematangkan langkah pengendalian ini, Pemkot Ambon telah berdiskusi dan berkoordinasi secara resmi dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jajaran kepolisian. Pemerintah berkomitmen menyusun skema pengawasan ketat agar penjualan minuman beralkohol hanya dilakukan melalui agen dan jalur resmi, serta menindak tegas peredaran ilegal di luar ketentuan.(LD)
Komentar