MM.COM, AMBON — Ketua Korps HMI-Wati (Kohati) HMI Cabang Ambon, Sitrun Danu Mahulauw, menyampaikan kekecewaan terhadap belum adanya respons dari Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease atas permohonan menjadi pemateri dalam diskusi publik yang telah diajukan lebih dari satu minggu lalu.
Sitrun menjelaskan, diskusi tersebut membahas isu strategis, mulai dari kasus pembuangan anak, kekerasan terhadap perempuan dan KDRT, hingga konflik sosial di Ambon Maluku.
Ia menilai, komunikasi dan pelayanan publik yang responsif merupakan bagian penting dari semangat Polri Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
“Kami tidak hanya membutuhkan citra Polri yang baik, tetapi juga pelayanan yang responsif dan terbuka terhadap masyarakat serta organisasi yang ingin membangun kerja sama demi menjaga keamanan dan kedamaian,” tegasnya.
Sitrun meminta Kapolda Maluku mengevaluasi kualitas komunikasi dan pelayanan publik di tingkat Polres. Menurutnya, jika belum bersedia menjadi pemateri, pihak kepolisian setidaknya memberikan konfirmasi agar komunikasi tetap terjalin dengan baik.
“Kohati HMI Cabang Ambon ingin menjadi mitra strategis Polri dalam membangun kesadaran publik, melindungi perempuan dan anak, serta menjaga perdamaian di Maluku. Semangat Presisi harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar slogan,” tutupnya. (*Tim
Komentar