MM.COM, JAKARTA – Jasa Raharja mempertegas komitmennya dalam mendukung transformasi pengelolaan pendapatan daerah melalui penguatan sinergi lintas sektor. Dukungan ini disampaikan dalam “Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026” yang berlangsung di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Mengusung tema “Akselerasi Transformasi dan Implementasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, forum ini bertujuan memperkuat inovasi dan efektivitas pemungutan pajak demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Optimalisasi Pendapatan Daerah.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, “Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si”, menekankan pentingnya komitmen bersama dalam mengawal pendapatan daerah. Ia menyebutkan lima pilar utama yang harus dilakukan:
1. “Intensifikasi” sumber pendapatan yang ada.
2. “Ekstensifikasi” sumber pendapatan baru yang belum optimal.
3. “Peningkatan kualitas SDM”.
4. “Digitalisasi” sistem kerja.
5. “Inovasi” kinerja secara berkelanjutan.
Peran Jasa Raharja sebagai “Enabler”
Dalam sesi diskusi, Direktur Utama Jasa Raharja, “Muhammad Awaluddin”, yang didampingi Direktur Operasional “Ariyandi”, menjelaskan peran strategis perusahaan dalam ekosistem pendapatan daerah, khususnya terkait kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Awaluddin menegaskan bahwa Jasa Raharja bertindak sebagai “enabler” yang mendorong kepatuhan melalui integrasi data dan teknologi.
“Kami mengintegrasikan data registrasi kendaraan dengan pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara real-time. Kami juga mengembangkan sistem analitik untuk identifikasi potensi ketidakpatuhan serta “early warning system” agar intervensi dapat dilakukan lebih dini,” jelas Awaluddin.
Ia menambahkan bahwa kunci dari sistem yang sukses adalah keterhubungan dan kepercayaan. Strategi ini diharapkan tidak hanya menekankan pada kewajiban masyarakat, tetapi juga memberikan kemudahan akses layanan.
Sinergi Lintas Sektor dan Transformasi Digital.
Hingga saat ini, Jasa Raharja terus memperkuat koordinasi dengan Korlantas Polri, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan mitra Samsat di seluruh Indonesia. Fondasi utama dari efektivitas ini adalah implementasi sistem host-to-host yang telah terhubung di 36 provinsi.
Langkah ini sejalan dengan semangat transformasi digital yang diusung pemerintah dan ekosistem “Danantara Indonesia” untuk menciptakan tata kelola BUMN yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan prima.
Komitmen Perlindungan Dasar
Selain fokus pada pendapatan, Jasa Raharja sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan tetap memprioritaskan inovasi layanan yang memberikan perlindungan dasar bagi pengguna jalan. Seluruh inisiatif ini bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan prinsip melayani sepenuh hati.
Melalui partisipasi dalam Rakornas 2026 ini, Jasa Raharja berharap sinergi lintas sektor mampu mendorong kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan sekaligus menciptakan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih transparan dan efektif.(*
Komentar