MM.COM, Kota Ambon resmi memiliki dua fasilitas krusial dalam memperkuat sistem mitigasi bencana. Kolaborasi antara Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Syiah Kuala (USK), Tohoku University, dan Pemkot Ambon meluncurkan alat ‘Flood Early Warning System’ (EWS) serta Tugu Tsunami di Negeri Hative Kecil, Sabtu (5/9/2026).
Langkah inovatif ini dihadirkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola risiko bencana di wilayah Maluku.
Perwakilan ITB, “Dr. Mohammad Farid”, menjelaskan bahwa EWS banjir yang dipasang di Jembatan 1 Rupiah berbasis teknologi pemantauan ‘real-time’ dengan indikator tingkat ketinggian air sungai (hijau, kuning, oranye, dan merah).
“Alat pendeteksi ini sangat akurat karena bekerja secara ‘real-time’ dan dilengkapi CCTV untuk memantau kondisi Muka Air Tanah (MAT) Sungai Wai Ruhu secara langsung. Begitu air masuk siaga oranye, sistem otomatis mengirimkan peringatan via Telegram ke warga.
Saat mencapai level merah, sinyal evakuasi darurat langsung aktif,” ujar Dr. Mohammad Farid.
Data dari EWS ini terhubung ke platform web khusus yang bakal diintegrasikan langsung dengan “Command Center” Pemkot Ambon dan BPBD guna mendukung pengendalian banjir terpadu di kawasan Hative Kecil jembatan Wai Ruhu.
Di tempat yang sama, Pakar Bencana USK Banda Aceh, “Prof. Dr. Syamsidik”, memaparkan latar belakang pembangunan Tugu Tsunami. Inisiatif ini merupakan bagian dari riset kolaboratif ‘SATREPS’ yang didanai JICA dan JST, melibatkan ITB, USK, Universitas Pattimura, Kyoto University, dan Tohoku University.
“Tugu Tsunami ini didirikan untuk merawat ingatan kolektif atas peristiwa tsunami sejarah tahun 1950 di Ambon. Kami ingin memastikan warga lokal maupun wisatawan yang datang selalu eling dan waspada bahwa Ambon memiliki potensi risiko tsunami,” tegas Prof. Syamsidik.
Riset kebencanaan yang telah berjalan selama empat tahun ini ditargetkan tuntas tahun depan. Seluruh hasil kajian riset akan diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Kota Ambon sebagai acuan penyusunan tata ruang dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD). (LD)
Komentar