oleh

Evaluasi Struktur Birokrasi Kota Ambon, Walikota Bodewin Wattimena: “Kecuali Kitab Suci, Semua Bisa Diubah Sesuai Kebutuhan”.

MM.COM, AMBON — Walikota Ambon, “Bodewin Wattimena”, secara resmi membuka kegiatan ‘Focus Group Discussion’ (FGD) Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun 2026 yang berlangsung di Lantai 5 Manise Hotel, Ambon, Kamis (8/10/2026).

Dalam sambutannya, Bodewin menekankan pentingnya penataan dan penyesuaian Struktur SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) hingga kelembagaan UPTD agar penyelenggaraan birokrasi di lingkup Pemkot Ambon berjalan makin efektif, efisien, serta tepat fungsi.
Di hadapan para peserta FGD, Walikota menegaskan bahwa kelembagaan birokrasi bersifat dinamis dan harus selalu adaptif terhadap kebutuhan pelayanan serta aspirasi masyarakat.

“Semua ini aspirasi masyarakat, jadi disusulkan saja. Tidak ada yang tidak bisa diubah di dunia ini kecuali kitab suci. Yang lain, jika itu sesuai kebutuhan, sangat bisa diubah,” ujar Bodewin.

Meski demikian, Bodewin memberikan garis bawah tebal agar setiap usulan perubahan, penggabungan, atau peningkatan struktur bidang di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib berlandaskan kajian akademis yang matang. Menurutnya, naskah akademis akan memperjelas dasar pikir, latar belakang, hingga urgensi dari setiap perubahan struktur yang diajukan.

“Intinya, setelah seluruh rangkaian FGD ini selesai, apapun perubahan yang disepakati tujuannya satu: agar kita bekerja semakin efektif, efisien, dan tidak ‘overlapping’. Ukuran keberhasilan kepala daerah maupun kita semua sebagai penyelenggara pemerintahan adalah tercapainya target pembangunan Kota Ambon,” tambahnya.

Sentil Efisiensi Anggaran dan Kebijakan Pusat.

Selain menyoroti penataan kelembagaan, Bodewin turut menyentil efisiensi anggaran kegiatan di daerah. Ia mengungkapkan bahwa Pemkot Ambon saat ini sangat selektif dan membatasi pelaksanaan acara ceremonial atau rapat eksternal di hotel.
Langkah ini diambil demi menjaga efisiensi anggaran APBD.

Namun di sisi lain, ia juga menyoroti ironi tingginya frekuensi undangan kegiatan dari kementerian di pusat yang kerap menyita waktu dan anggaran perjalanan dinas daerah. Ia berharap Kementerian/Lembaga di pusat lebih banyak menggelar kegiatan nasional di daerah agar memberikan dampak ekonomi langsung bagi industri perhotelan dan UMKM lokal.

FGD ini turut menghadirkan narasumber ahli yang berpengalaman mengawal penataan kelembagaan di berbagai wilayah Indonesia. Walikota meminta seluruh pimpinan OPD dan peserta memanfaatkan kehadiran pakar secara maksimal untuk menghasilkan formulasi kelembagaan terbaik.

“Manfaatkan keberadaan narasumber untuk berdiskusi mendalam. Semoga kegiatan ini membawa dampak positif bagi tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kota Ambon yang makin berkualitas,” tutup Bodewin sebelum secara resmi membuka kegiatan FGD tersebut.(LD).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *