MM.COM, TNI AL-Kodaeral IX, Ambon (11/9/2026). Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX mendorong tentang pentingnya sinkronisasi penataan ruang laut dengan kepentingan pertahanan, pembangunan, serta keberlanjutan lingkungan di wilayah kepulauan Maluku.
Hal tersebut disampaikan melalui kehadiran Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kodaeral IX, Kolonel Laut (P) Stanley Lekahena yang mewakili Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., dalam Lokakarya Evaluasi Kualitas dan Efektivitas Penataan Ruang Laut di The City Hotel, Jalan Tulukabessy No. 39, Rijali, Sirimau, Kota Ambon, Jumat (11/9/2026).
Lokakarya tersebut menjadi forum koordinasi lintas instansi untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut di Maluku.
Evaluasi diarahkan agar penataan ruang laut tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Kegiatan diisi dengan penyampaian materi evaluasi, diskusi interaktif, perumusan hasil evaluasi dan rekomendasi, serta foto bersama.
Pembahasan turut menyoroti penyusunan instrumen evaluasi yang kontekstual, terukur, dan aplikatif sesuai karakteristik wilayah kepulauan Maluku.
Evaluasi mencakup enam aspek utama, yakni context, input, process, output, outcome, dan impact, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas tata kelola ruang laut.
Dalam pembahasannya, penataan ruang laut juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat pesisir dan masyarakat adat, kearifan lokal, kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan data, dukungan anggaran, serta karakteristik geografis Maluku.
Keseimbangan antara kepentingan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan menjadi salah satu perhatian penting.
Bagi Kodaeral IX, keterlibatan dalam forum tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam pengelolaan wilayah perairan Maluku.
Penataan ruang laut memiliki keterkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan, sehingga pemanfaatan ruang laut perlu diselaraskan dengan kepentingan operasional pertahanan negara di wilayah Maluku.
Melalui lokakarya ini, hasil evaluasi dan rekomendasi diharapkan menjadi pijakan dalam memperbaiki kebijakan penataan ruang laut di Maluku sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan wilayah laut yang aman, lestari, produktif, dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat serta kepentingan pertahanan negara.
Turut hadir Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut Amehr Hakim, perwakilan DJPRL Arif Edy Handoyo, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Ali Tualeka, Iptu Jhon Guntur Wenno dari Ditpolairud Polda Maluku, serta perwakilan BWS Maluku, LPRL Sorong, BPS, BMKG Provinsi Maluku, Konservasi Indonesia, YKAN, akademisi, dan instansi terkait lainnya. (@Dispen Kodaeral IX).
Komentar