MANGGUREBEMAJU.COM, Ambon, 2 Agustus 2025 – Hingga memasuki bulan Agustus 2025, hasil investigasi terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negeri Hative Besar masih belum menunjukkan kejelasan. Padahal, sejak 16 Juni lalu, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, telah menginstruksikan secara tegas agar Inspektorat Kota Ambon segera melakukan penyelidikan menyeluruh.
Pemeriksaan ini difokuskan pada empat poin krusial, yakni:
1. Penerimaan dari usaha tambang pasir galian C,
2. Penggunaan Dana Desa,
3. Penyaluran bantuan sosial, dan
4. Tata kelola serta pengambilan keputusan di tingkat Saniri Negeri.
Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Inspektorat terkait perkembangan investigasi tersebut. Ketiadaan informasi ini memicu pertanyaan di kalangan masyarakat, yang telah lama menanti transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah negeri.
Dalam pernyataannya kepada media manggurebe maju.com usai kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) yang digelar di Hotel Santika pada 31 Juli 2025, Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Hative Besar, J. Nuansa Sangadji, menyampaikan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung.
“Proses masih tetap sama, tidak ada kendala berarti, dan kemarin kami sudah menyerahkan seluruh dokumen yang diminta. Info terakhir, masih dalam tahap pemeriksaan oleh inspektorat,” ungkap Sangadji.
Terkait kemungkinan pemanggilan lanjutan, mungkin akan dilakukan dan kami akan dipanggil, untuk sekarang ini Sangadji mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.
“Saat ini kami masih tetap menunggu, tapi untuk hal-hal internal, saya tidak tahu karena itu sepenuhnya menjadi kewenangan inspektorat. Saya juga tidak bisa berkomentar lebih jauh, namun akan coba koordinasi ulang,” ujarnya.
Situasi ini menimbulkan spekulasi dan keresahan di kalangan masyarakat Negeri Hative Besar. Mereka menilai proses investigasi terlalu lambat dan tertutup, mengingat isu-isu yang diperiksa menyangkut kepentingan publik secara langsung.
Sementara itu, pihak Inspektorat Kota Ambon masih bungkam dan belum memberikan tanggapan resmi meskipun beberapa kali dimintai konfirmasi oleh sejumlah awak media.
Publik kini berharap agar aparat pengawasan dapat segera menuntaskan proses investigasi secara transparan dan objektif, guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di tingkat negeri. (LD)
Komentar