MM.COM, AMBON – Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), “Sujahri Somar”, menegaskan bahwa momentum kaderisasi organisasi tidak boleh berhenti sekadar menjadi seremonial belaka. Ia mendorong agar agenda tersebut bertransformasi menjadi siklus produktif bagi seluruh kader GMNI di tanah air.
Hal ini disampaikan Sujahri usai mengukuhkan Pengurus Daerah (DPD) GMNI Maluku periode 2025-2027 di Aula DPRD Provinsi Maluku, Selasa malam (28/4/2026).
Menurut Sujahri, di tengah era disrupsi digital yang masif, kader GMNI dituntut memiliki adaptabilitas tinggi. Sebagai langkah konkret, DPP GMNI tengah mempersiapkan peluncuran “GMI Universe” sebagai platform strategis untuk menjawab dinamika tantangan global.
“Kami ingin kaderisasi ini menjadi siklus yang berkelanjutan. Kami juga akan segera melaunching silabus kaderisasi nasional sebagai standar rujukan bagi kader di seluruh Indonesia. Modul yang sudah kami luncurkan sebelumnya adalah draf pemantik agar kader di daerah memberikan kritik dan masukan guna menyempurnakan kurikulum ini,” ujar Sujahri.
Sikap Kritis Terhadap Pemerintah
Dalam arahannya kepada pengurus DPD GMNI Maluku, Sujahri menekankan peran vital mahasiswa sebagai kontrol sosial. Ia menginstruksikan agar kader GMNI tetap proaktif mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, namun wajib memberikan kritik tajam jika kebijakan tersebut melenceng dari koridor kepentingan publik.
“Program yang baik harus didukung, tapi jika keluar dari “track”-nya, teman-teman wajib mengkritisi,” tegasnya.
Soroti Pembangunan Maritim dan Akses Pendidikan
Dalam kesempatan tersebut, Sujahri juga menyoroti isu maritim yang sempat menjadi prioritas GMNI sejak Kongres 2019 di Ambon. Namun, ia menyayangkan realisasi pembangunan berbasis kemaritiman yang terhambat akibat postur APBN yang tertekan oleh pandemi serta adanya realokasi anggaran ke sektor lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia secara tegas mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat pembahasan RUU Kepulauan dengan mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan akselerasi pembangunan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
“Wilayah pesisir dan kepulauan hari ini masih tertinggal dalam akses pendidikan. Saya sudah menginstruksikan seluruh DPD dan DPC GMNI se-Indonesia untuk melakukan aksi serempak menuntut implementasi anggaran 20% bagi sektor pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,” pungkas Sujahri.
Dengan pengukuhan ini, diharapkan DPD GMNI Maluku mampu membawa warna baru dalam pergerakan mahasiswa di wilayah kepulauan, dengan tetap menjaga marwah kritis dan intelektual organisasi.(LD)
Komentar