MM.COM, *POLDA MALUKU* – Polda Maluku menegaskan bahwa penanganan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang melibatkan Aipda J.R.M., personel Polda Maluku, terkait dugaan praktik percaloan seleksi penerimaan anggota TNI Angkatan Darat (AD) Tahun 2023 telah dilaksanakan melalui tahapan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Penegasan ini disampaikan menyikapi pemberitaan media Topik-Utama.com berjudul *“Kuasa Hukum Desak Kapolda Maluku Tuntaskan Laporan Oknum Anggota Polda yang Diduga Jadi Calo Seleksi TNI 2023”* yang memuat desakan kuasa hukum pelapor agar Kapolda Maluku menuntaskan penanganan laporan tersebut.
Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menjelaskan bahwa laporan masyarakat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku melalui serangkaian proses pemeriksaan, mulai dari penyelidikan dan pengumpulan keterangan, pemanggilan saksi, pendalaman dokumen pendukung, audit investigasi, hingga gelar perkara dengan melibatkan unsur internal dan fungsi terkait.
“Perlu kami tegaskan bahwa laporan tersebut tidak diabaikan ataupun dibiarkan tanpa penanganan. Bidpropam Polda Maluku telah melakukan berbagai tahapan pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku. Setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti, tetapi keputusan terhadap suatu perkara juga harus didasarkan pada fakta hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti, bukan semata-mata pada tuntutan salah satu pihak,” tegas Rositah.
Menurutnya, dalam proses penanganan perkara tersebut, akreditor menghadapi sejumlah kendala yang berpengaruh terhadap pendalaman fakta dan pemenuhan kebutuhan pembuktian. Kendala-kendala tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada pelapor melalui pemberitahuan perkembangan hasil penanganan perkara.
Saksi kunci tidak memenuhi undangan pemeriksaan, pembuktian menghadapi kendala
Rositah mengungkapkan, salah satu kendala penting dalam penanganan laporan tersebut adalah belum diperolehnya keterangan langsung dari saksi korban yang juga merupakan saksi kunci dalam perkara.
Bidpropam melalui akreditor telah mengirimkan undangan wawancara dan klarifikasi kepada saksi atas nama R.I.U. pada 28 Agustus 2025. Namun, yang bersangkutan tidak memenuhi undangan pemeriksaan tersebut.
Tidak berhenti sampai di situ, akreditor juga telah melakukan upaya koordinasi dengan pelapor, Murni Upuolat, orang tua saksi melalui Siti Kouwe, maupun kuasa hukum pelapor agar saksi tersebut dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan secara langsung ataupun melalui wawancara virtual. Namun, hingga pemberitahuan perkembangan perkara pada 14 Januari 2026, keterangan langsung dari saksi tersebut belum berhasil diperoleh.
Selain itu, saksi lainnya, Siti Kouwe, juga telah diundang untuk memberikan klarifikasi pada 28 Agustus 2025, tetapi tidak memenuhi undangan pemeriksaan yang telah disampaikan.
Dalam proses pendalaman, akreditor juga membutuhkan keterangan saksi yang melihat secara langsung peristiwa penyerahan uang dari pihak pelapor kepada terlapor.
Namun, saksi atas nama Cici Sitania yang kemudian dihadirkan ternyata tidak melihat secara langsung penyerahan uang kepada terlapor, melainkan hanya mengetahui informasi berdasarkan cerita dari Siti Kouwe.
Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam memperoleh keterangan langsung yang diperlukan untuk menguji dan mengonfirmasi rangkaian peristiwa sebagaimana dilaporkan.
“Untuk mengungkap suatu peristiwa secara objektif, keterangan saksi yang mengetahui atau mengalami langsung kejadian merupakan bagian penting dalam proses pembuktian. Ketika saksi kunci tidak memenuhi undangan pemeriksaan dan keterangannya tidak dapat diperoleh, tentu hal tersebut menjadi kendala bagi akreditor dalam mengonfirmasi rangkaian peristiwa yang dilaporkan,” jelas Rositah.
Kuasa hukum pelapor tidak pernah berkoordinasi langsung dengan akreditor
Selain persoalan pemenuhan keterangan saksi, Polda Maluku juga memberikan klarifikasi terkait komunikasi dan koordinasi dalam proses penanganan perkara.
Berdasarkan catatan penanganan Bidpropam Polda Maluku, sejak perkara tersebut bergulir, kuasa hukum pelapor tidak pernah melakukan koordinasi secara langsung dengan akreditor yang menangani perkara tersebut.
Hal ini perlu dijelaskan agar terdapat pemahaman yang utuh mengenai proses komunikasi dalam penanganan laporan. Sebab, berdasarkan dokumen perkembangan perkara, akreditor telah melakukan upaya koordinasi melalui pelapor maupun pihak-pihak terkait untuk menghadirkan saksi kunci, termasuk menawarkan kemungkinan wawancara secara virtual.
“Perlu kami luruskan bahwa berdasarkan catatan penanganan perkara di Bidpropam, kuasa hukum pelapor tidak pernah melakukan koordinasi secara langsung dengan akreditor. Sementara itu, akreditor telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh keterangan saksi dan melengkapi kebutuhan pembuktian, termasuk melalui koordinasi dengan pelapor maupun pihak-pihak terkait,” ungkap Rositah.
Menurutnya, penjelasan ini penting agar informasi yang berkembang di ruang publik menggambarkan proses penanganan secara utuh, termasuk berbagai upaya yang telah dilakukan petugas serta kendala yang dihadapi selama pemeriksaan.
Dokumen rekening koran tidak terbaca, menyulitkan verifikasi bukti
Kendala lainnya ditemukan pada dokumen pendukung yang diserahkan dalam proses pemeriksaan.
Berdasarkan pemberitahuan perkembangan penanganan perkara pada 14 Januari 2026, terdapat enam lembar salinan rekening koran Bank Mandiri atas nama Siti Kouwe yang diserahkan sebagai dokumen pendukung melalui kuasa hukum pelapor. Namun, dokumen tersebut dalam kondisi buram sehingga tidak dapat dibaca dengan baik oleh akreditor.
Akibatnya, informasi dalam dokumen tersebut tidak dapat dipahami dan diverifikasi secara memadai untuk menguji keterkaitannya dengan dugaan transaksi dan peristiwa yang dilaporkan.
“Setiap dokumen yang disampaikan dalam proses pemeriksaan harus dapat dibaca, diuji, dan diverifikasi. Apabila dokumen pendukung tidak terbaca dengan baik, hal itu tentu memengaruhi proses pendalaman dan pembuktian. Prinsipnya, setiap fakta harus diuji berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Gelar perkara libatkan Itwasda, Biro SDM dan Bidkum
Lebih lanjut, Rositah menjelaskan bahwa penanganan laporan tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan awal. Bidpropam Polda Maluku melanjutkan proses melalui audit investigasi dan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pemeriksaan.
Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan, Subbidwabprof Bidpropam Polda Maluku melaksanakan gelar perkara pada 26 Oktober 2026 dengan melibatkan unsur internal dan fungsi terkait, yakni Itwasda, Biro SDM, serta Bidkum Polda Maluku.
Pelibatan unsur-unsur tersebut merupakan bagian dari mekanisme evaluasi untuk memastikan penanganan perkara dilakukan secara cermat, objektif, dan berdasarkan hasil pemeriksaan serta kecukupan alat bukti.
Berdasarkan hasil gelar perkara, direkomendasikan agar pemeriksaan pendahuluan terhadap terlapor ditutup melalui penerbitan Surat Penetapan Penutupan Pemeriksaan Pendahuluan (SP4) dengan pertimbangan tidak terdapat cukup bukti untuk melanjutkan penanganan pada tahap pemeriksaan pendahuluan.
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Subbidwabprof Bidpropam Polda Maluku menerbitkan surat perintah pelaksanaan penutupan pemeriksaan pendahuluan pada 2 November 2026. Pada tanggal yang sama juga diterbitkan SP4 sebagai penetapan penutupan pemeriksaan pendahuluan terhadap terlapor.
“Keputusan tersebut merupakan hasil dari proses pemeriksaan dan evaluasi melalui gelar perkara dengan melibatkan unsur terkait. Jadi, penutupan pemeriksaan pendahuluan bukan keputusan yang diambil tanpa proses, melainkan berdasarkan pertimbangan terhadap fakta dan kecukupan alat bukti yang berhasil diperoleh,” tegas Kabid Humas.
Tiga kali SP2HP diterbitkan sejak 2025, perkembangan perkara disampaikan secara bertahap
Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penanganan pengaduan masyarakat, Bidpropam Polda Maluku telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penanganan Perkara (SP2HP) sebanyak tiga kali sejak 2025 hingga November 2026.
Berdasarkan dokumen administrasi penanganan perkara, pemberitahuan pertama disampaikan pada *11 September 2025*. Surat tersebut menjelaskan perkembangan pemeriksaan, termasuk upaya pemanggilan saksi dan kendala karena saksi yang diundang tidak memenuhi panggilan klarifikasi.
Selanjutnya, pada *14 Januari 2026*, Bidpropam kembali menyampaikan SP2HP yang memuat penjelasan lebih terperinci mengenai sejumlah kendala pemeriksaan. Di antaranya, saksi kunci yang belum berhasil dimintai keterangan meskipun telah dilakukan upaya koordinasi, belum diperolehnya keterangan saksi yang melihat langsung penyerahan uang, serta dokumen rekening koran yang diserahkan sebagai bukti pendukung dalam kondisi buram sehingga tidak dapat dibaca dan diverifikasi oleh akreditor.
Terakhir, pada *6 November 2026*, Bidpropam Polda Maluku kembali menerbitkan SP2HP yang memuat hasil audit investigasi, hasil gelar perkara pada 26 Oktober 2026, serta tindak lanjut berupa penerbitan SP4 pada 2 November 2026 karena tidak terdapat cukup bukti, dengan tetap membuka kemungkinan pemeriksaan kembali apabila ditemukan bukti baru atau novum.
Khusus SP2HP terakhir tersebut, Bidpropam Polda Maluku menindaklanjuti pengirimannya pada **Senin, 9 November 2026**, melalui Bhabinkamtibmas Desa Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, untuk disampaikan kepada pelapor, Murni Upuolat.
Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi menegaskan bahwa rangkaian pemberitahuan tersebut menunjukkan adanya proses komunikasi administratif yang dilakukan Bidpropam secara bertahap, seiring perkembangan pemeriksaan perkara.
“Perlu kami tegaskan bahwa penanganan laporan ini tidak baru dilakukan setelah muncul pemberitaan di media. Bidpropam telah menerbitkan SP2HP pada 11 September 2025, kemudian kembali menyampaikan perkembangan pada 14 Januari 2026, dan terakhir pada 6 November 2026 setelah hasil gelar perkara dan keputusan penutupan pemeriksaan pendahuluan ditetapkan. Ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban kami dalam memberikan informasi perkembangan penanganan perkara kepada pelapor,” tegas Rositah.
Ia menambahkan, setiap SP2HP memuat perkembangan sesuai tahapan pemeriksaan pada waktu penerbitannya, termasuk kendala yang dihadapi akreditor maupun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam proses penanganan laporan.
“Dengan demikian, terdapat rekam administrasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan perkara sejak 2025 hingga November 2026. Kami menghormati hak pelapor untuk memperoleh informasi dan kepastian hukum. Namun, setiap keputusan dalam penanganan perkara tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, kecukupan alat bukti, dan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
SP4 bukan berarti perkara tidak dapat dibuka kembali
Rositah menegaskan bahwa penerbitan SP4 harus dipahami dalam konteks hasil pemeriksaan pendahuluan yang belum memenuhi kecukupan bukti untuk dilanjutkan.
Keputusan tersebut tidak menutup kemungkinan dilakukannya pemeriksaan kembali apabila di kemudian hari ditemukan bukti baru atau novum yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian dalam penanganan perkara, sekaligus memberikan ruang bagi perkembangan fakta dan bukti baru apabila ditemukan kemudian.
“SP4 diterbitkan karena berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara belum terdapat cukup bukti. Namun, apabila di kemudian hari terdapat bukti baru yang relevan, perkara tersebut dapat dibuka kembali sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Jadi, tetap ada ruang bagi pendalaman apabila ditemukan fakta baru,” ujarnya.
Polda Maluku tegaskan komitmen penegakan kode etik secara profesional
Menutup keterangannya, Kabid Humas menegaskan bahwa Polda Maluku tetap berkomitmen menegakkan disiplin dan kode etik profesi terhadap setiap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran.
Namun, penegakan kode etik harus berjalan seiring dengan prinsip objektivitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Setiap keputusan harus memiliki dasar pemeriksaan yang jelas serta didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Polri tidak memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, setiap orang juga memiliki hak untuk memperoleh pemeriksaan yang objektif dan kepastian hukum. Karena itu, penanganan setiap laporan harus dilakukan berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan yang berlaku,” tutup Rositah.
Melalui penjelasan ini, Polda Maluku mengajak masyarakat untuk melihat penanganan perkara secara utuh dan berimbang, dengan tetap menghormati hak pelapor maupun terlapor serta mengedepankan prinsip praduga tak bersalah.
*HUMAS POLDA MALUKU*
Komentar