MANGGUREBEMAJU.COM, AMBON — Musyawarah para latupati Jazirah kembali digelar dengan menghadirkan 21 dari 22 raja adat yang hadir saat ini, menjadi simbol persatuan dan penguatan tatanan adat di Pulau Ambon. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari tokoh perempuan Maluku juga sebagai Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Ulupatty S.T, menilai forum tersebut sebagai momentum penting untuk menjaga harmoni dan konsolidasi antardesa di wilayah Jazirah.
Ulupatty menyampaikan bahwa musyawarah ini bukan hanya bentuk pelestarian nilai adat, tetapi juga menjadi piranti penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, serta kesinambungan pembangunan di Maluku.
“Ini satu spirit bersama untuk menjadikan tatanan adat sebagai piranti kehidupan yang harmoni terjaga, antar desa terkonsolidasikan dengan baik,” ujarnya.
Ia menilai posisi Jazirah sangat strategis karena berada dekat dengan Kota Ambon dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial, demokrasi, dan keamanan provinsi Maluku. Menurutnya, keberadaan latupati dan sinergi mereka akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas wilayah.
“Jazirah itu secara geografis dan demokrasi sangat strategis. Ini bagian penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan stabilitas keamanan untuk Maluku maju,” kata Saadiah.
Mengenai kehadiran para raja adat, Ulupatty menyampaikan optimisme tinggi.
21 raja yang hadir menyatakan komitmen penuh mengikuti musyawarah.
“Kita optimis. Ini seperti sejarah yang diperbarui kembali, rasa memiliki, rasa membersamai,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya Jazirah sebagai poros Pulau Ambon, baik dari sisi demokrasi maupun geografi. Menurutnya, apabila semangat bersama ini dijalankan dengan konsisten, Jazirah semestinya dapat melahirkan kepemimpinan-kepemimpinan baru yang kuat bagi Maluku ke depan.
“Secara politis, ini harusnya menjadi kesadaran bersama untuk melahirkan kepemimpinan ke depan,” ucap politisi tersebut.
Saadiah juga menyinggung soal ketimpangan pembangunan dan infrastruktur yang masih dirasakan sebagian masyarakat Jazirah. Ia menilai pemerintah perlu lebih berpihak kepada daerah yang memiliki jumlah penduduk besar dan posisi geografis strategis.
“Dana berbasis jumlah penduduk harusnya membuat APBD atau APBN lebih berpihak pada wilayah dengan penduduk banyak dan secara geografis poros, seperti Jazirah,” tegasnya.
Musyawarah latupati ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kembali nilai adat, kebersamaan, serta memperkuat posisi Jazirah sebagai wilayah penyangga sekaligus poros Pulau Ambon dalam pembangunan Maluku ke depan.(LD)
Komentar