MANGGUREBEMAJU.COM, Ambon – 13/9 Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmennya dalam melanjutkan pembangunan dan penyelenggaraan “Ambon Smart City” sebagai salah satu program prioritas utama. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, “Dr. Ronald H. Lekransy, ST., M.Si”, dalam wawancara bersama awak media usai RANPERDA Ambon smart city pada kantor DPRD kota Ambon.
Menurut Lekransy, komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon untuk mengembangkan Ambon menjadi “kota cerdas” telah ditetapkan secara resmi dalam “program prioritas ke-13”, yang menjadi payung besar pengembangan sistem pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital.
“Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diwajibkan menyelenggarakan program-program yang mendukung Ambon sebagai kota cerdas. Ini menjadi kerja kolektif lintas sektor,” jelasnya.
Tiga Pilar Smart City: Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur
Lekransy mengungkapkan bahwa pembangunan smart city mencakup tiga elemen penting, yakni:
1. Struktur,
Berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik, dinamis, dan responsif, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, serta kepemimpinan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
2. Infrastruktur,
Meliputi pembangunan fisik dan layanan dasar seperti jalan, jembatan, pendidikan, sosial, serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Lekransy menekankan pentingnya akses internet yang merata dan berkualitas, seperti pembangunan BTS di wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi.
“Hari ini Ambon sudah berada pada level ‘survival’ dalam kesiapan digital menurut penilaian dari ITB. Artinya, kita sudah berada pada arah yang benar dalam menyiapkan infrastruktur digital,” jelasnya.
Penilaian tersebut mencakup aspek literasi digital, pengelolaan data besar (big data), dan transformasi pelayanan publik berbasis teknologi.
3. Suprastruktur,
Berkaitan dengan regulasi dan payung hukum yang mendukung pelaksanaan smart city. Ambon telah memiliki “Peraturan Daerah (Perda) Smart City”, ditambah dengan “Peraturan Wali Kota” yang mengatur tentang “Dewan Smart City” dan “Tim Penyelenggara Smart City”.
“Regulasi menjadi landasan penting agar penyelenggaraan kota cerdas memiliki arah dan kepastian hukum yang kuat,” tambahnya.
Literasi Digital dan Bijak Bermedia Sosial Jadi Kunci
Lekransy juga menyoroti tantangan di era digital, khususnya terkait penyebaran informasi yang berpotensi bias dan menyesatkan di media sosial. Menurutnya, masyarakat Ambon perlu “lebih bijak dalam berinteraksi di ruang digital”, apalagi dalam konteks sosial yang homogen.
“Apa yang kita sampaikan di media sosial bisa saja menyinggung orang lain atau bahkan berdampak hukum. Maka dari itu, tugas pemerintah adalah terus melakukan literasi digital dan edukasi kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda, terutama generasi milenial dan Gen Z yang sangat aktif di dunia digital, untuk menjadi pelopor dalam penggunaan media sosial secara positif.
Smart Branding Ambon City of Music Masuk Dalam Regulasi
Sebagai bagian dari dimensi “Smart Branding”, Ambon sebagai “City of Music” juga akan diperkuat secara hukum melalui peraturan turunan dari Perda Smart City. Hal ini mencakup regulasi teknis seperti Peraturan Wali Kota terkait mekanisme pembayaran fee musisi, penyanyi, dan pelaku seni lainnya.
“Smart City ini menjadi payung besar, termasuk dalam pengembangan branding Ambon City of Music. Nantinya akan ada aturan teknis yang diatur secara khusus,” pungkas Lekransy.
Menuju Ambon Kota Cerdas
Di akhir wawancara, Lekransy menegaskan bahwa mewujudkan Ambon sebagai kota cerdas adalah “tanggung jawab bersama”, bukan hanya tugas pemerintah. Semua pihak, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan akademisi, harus berperan aktif.
“Ini adalah kerja kolektif. Menuju kota cerdas membutuhkan kolaborasi semua pihak, dari level pemerintahan hingga masyarakat paling bawah,” tutupnya. (LD)
Komentar