MM.COM, TNI AL-Kodaeral IX, Ambon (28/8/2026). Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) di wilayah Maluku. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran Sahli E Kodaeral IX Letkol Laut (KH) Gatot Sadewo yang mewakili Komandan Kodaeral IX Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., pada Rapat Pembentukan Forum Koordinasi Pengawasan Pemanfaatan SDKP Provinsi Maluku, Jumat (28/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku tersebut menjadi forum untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mewujudkan pengawasan wilayah perairan Maluku yang terpadu, efektif, dan responsif.
Kegiatan dihadiri Sekretaris DKP Provinsi Maluku Nalika Franseska Lewerissa, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku Handry Putumaley, perwakilan Ditpolairud Polda Maluku, Bakamla RI, Blue Alliance Indonesia (BAI), perwakilan PSDKP, serta jajaran struktural DKP Provinsi Maluku.
Dalam sambutan Kepala DKP Provinsi Maluku yang dibacakan Sekretaris DKP Provinsi Maluku, disampaikan bahwa karakteristik wilayah Maluku yang didominasi perairan membutuhkan pola pengawasan yang mengedepankan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan masyarakat.
“Forum ini diharapkan menjadi wadah koordinasi terpadu yang responsif dan efektif. Kunci utamanya adalah kejelasan peran, tugas, dan wilayah kerja antarinstansi guna mencegah tumpang tindih di lapangan, sekaligus memperkuat pertukaran informasi secara cepat,” ujarnya.
Forum koordinasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Nelayan, tokoh adat, tokoh agama, serta Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) diharapkan dapat berperan dalam deteksi dini dan penyampaian informasi terkait dugaan pelanggaran di wilayah perairan.
Sementara itu, dalam sesi pemaparan, perwakilan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan di kawasan perairan strategis, termasuk Laut Banda. Penguatan pengawasan dilakukan melalui optimalisasi sarana dan prasarana, termasuk kapal pengawas dan pembangunan posko pengawasan.
Melalui pembentukan Forum Koordinasi Pengawasan Pemanfaatan SDKP Provinsi Maluku, diharapkan terbangun mekanisme koordinasi yang lebih terpadu dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas serta sistem pertukaran informasi yang cepat.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mencegah tumpang tindih pengawasan sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan Maluku. (@Dispen Kodaeral IX)
Komentar