MM.COM, AMBON, – Suasana Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon tampak berbeda pada Rabu (15/4/2026). Sinergi kuat terpancar saat 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis duduk bersama Komisi III dalam agenda krusial: Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Bukan sekadar rutinitas birokrasi, rapat ini menjadi panggung transparansi bagi Pemerintah Kota Ambon dalam mempertanggungjawabkan kinerja mereka sepanjang tahun lalu. Salah satu sosok yang mencuri perhatian adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ambon, “Apries Gaspersz”.
LKPJ: Cermin Kinerja dan Bukti Tanggung Jawab, Usai pertemuan yang berlangsung dinamis tersebut, Apries Gaspersz menegaskan bahwa LKPJ adalah instrumen vital bagi setiap OPD untuk memotret realita kinerja di lapangan. Menurutnya, dokumen ini bukan hanya tumpukan data, melainkan komitmen moral kepada masyarakat.
“LKPJ itu bagian dari tanggung jawab tiap OPD untuk menyampaikan apa yang menjadi laporan kinerja. Ini adalah pola kinerja pemerintah daerah, khususnya OPD yang bermitra dengan Komisi III,” ujar Gaspersz kepada awak media.
Beliau juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi III dan Pansus 3 yang telah bekerja teliti dalam membedah poin-poin capaian kerja, termasuk di sektor keuangan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi garda terdepan pembangunan kota.
Menyongsong Rekomendasi untuk ‘Manise’ yang Lebih Baik, Narasi pembangunan yang diusung dalam evaluasi kali ini menitikberatkan pada kolaborasi. Gaspersz melihat masukan dari para wakil rakyat bukan sebagai kritik menjatuhkan, melainkan sebagai kompas untuk perbaikan pelayanan publik ke depan.
“Kita melihat bersama-sama apa yang menjadi poin-poin di dalam LKPJ. Nantinya, hasil ini akan menjadi rekomendasi DPRD bagi penyelenggaraan Pemerintah Kota Ambon ke depan agar lebih maksimal,” tambahnya dengan nada optimis.
Sinergi 13 OPD Teknis, Rapat evaluasi ini melibatkan 13 OPD teknis yang bersinggungan langsung dengan infrastruktur dan pelayanan dasar. Keterlibatan aktif para pimpinan OPD menunjukkan adanya semangat kolektif untuk membawa Kota Ambon mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah.
Dengan adanya rekomendasi yang konstruktif dari DPRD nanti, diharapkan tata kelola pemerintahan di tahun 2026 dan seterusnya dapat berjalan lebih akseleratif, transparan, dan berdampak nyata bagi seluruh warga Kota Ambon. (LD).
Komentar