MANGGUREBEMAJU.COM, Ambon, 11 Desember 2025 — Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menyampaikan sejumlah permintaan strategis kepada Komisi VIII DPR RI terkait penanggulangan bencana di Kota Ambon. Hal ini disampaikan usai pertemuan bersama Komisi VIII dan Pemerintah Provinsi Maluku di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (11/12).
Dalam keterangannya kepada awak media, Wattimena menegaskan bahwa Ambon merupakan salah satu kota dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi di Indonesia. Hampir setiap tahun, Ambon dilanda bencana alam seperti tanah longsor, banjir, hingga cuaca ekstrem.
“Tahun ini saja hampir 600 titik bencana terjadi di Ambon. Meski skalanya kecil, dampaknya sangat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Minta Dukungan Alat, Logistik, dan Percepatan Rehabilitasi
Wattimena mengapresiasi dukungan Komisi VIII dan BNPB yang pada kesempatan tersebut menyerahkan satu unit mobil tanggap darurat tinggi air untuk memperkuat respons bencana di Ambon. Namun ia menegaskan bahwa kebutuhan daerah masih sangat besar.
Salah satu masalah krusial adalah kurangnya logistik ketika bencana terjadi beruntun dalam waktu singkat.
“Sering kali saat kami berkoordinasi dengan Pemprov Maluku, logistik tidak tersedia. Ini menjadi kendala besar di lapangan,” jelasnya.
Wali Kota juga menyoroti lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sejak gempa besar 2019 yang mengguncang Maluku ribuan kali, hingga kini sejumlah penanganan belum tuntas. Hal yang sama terjadi pada bencana dalam tiga tahun terakhir yang belum mendapat alokasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
Normalisasi Sungai dan Talut Jadi Prioritas
Wattimena menekankan pentingnya pembangunan talut penahan, normalisasi sungai, serta infrastruktur mitigasi lainnya untuk mencegah bencana berulang.
“Ini berkaitan juga dengan mitra kerja komisi lain, tetapi kami berharap BNPB dapat memberikan dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi demi keselamatan warga Ambon” katanya.
Harap Pemerintah Pusat Tidak Melupakan Ambon
Di tengah fokus pemerintah pusat terhadap bencana di Sumatra, ia berharap Ambon tetap menjadi perhatian.
“Kami sudah menyampaikan proposal resmi dan berkoordinasi dengan BNPB. Mudah-mudahan tahun depan ada bantuan yang dapat kami terima untuk memperkuat kesiapsiagaan Ambon,” tambahnya.
Pemkot Ambon kini telah membuka layanan panggilan darurat bencana yang siap merespons laporan masyarakat kapan saja.
Pertemuan Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Maluku menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pusat–daerah dalam menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat setiap tahun di Kota Ambon.(LD)
Komentar