MANGGUREBEMAJU.COM, Ambon, 3 Oktober 2025 – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, didampingi Sekretaris Kota Ambon, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menggelar kegiatan rutin “Wali Kota Jumpa Rakyat (WAJAR)” pada Jumat pagi di Balai Kota Ambon. Kegiatan ini menjadi ajang bagi warga menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi secara langsung kepada pemerintah kota.
Dalam sesi yang berlangsung dinamis, Wali Kota menanggapi beragam persoalan dari warga, mulai dari penanganan bencana gempa bumi, konflik antarwarga, pembangunan infrastruktur, hingga persoalan administrasi pemerintahan negeri.
Warga Soroti Tindakan Pejabat yang Tidak Etis
Salah satu warga, “Tresye Pieters” dari Hative Kecil, menyampaikan kekesalan atas perlakuan seorang pejabat yang disebut memukul meja saat pertemuan dengan warga perempuan. Tresye menilai tindakan tersebut tidak patut dan tidak mencerminkan etika seorang pejabat di hadapan masyarakat maupun pejabat lainnya.
“Saya rasa tidak pantas seorang pejabat bersikap seperti itu, apalagi di hadapan publik dan sekretaris negeri,” ujar Tresye.
Keluhan Soal Penanganan Gempa dan Bantuan yang Tak Kunjung Tiba
Trisya juga mengeluhkan kerusakan rumah akibat gempa yang belum mendapatkan bantuan. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota menjelaskan bahwa pemerintah kota telah berulang kali mengusulkan bantuan lanjutan ke pemerintah pusat, namun prosesnya masih terkendala kewenangan lintas lembaga.
“Bukan hanya Ibu, ada ribuan warga Ambon yang rumahnya rusak akibat gempa. Proposal bantuan tahap lanjutan sudah diajukan, tapi realisasi masih menunggu keputusan pusat,” jelas Wali Kota.
Penertiban Bangunan dan Peran RT/RW
Persoalan pembangunan WC pribadi yang menyebabkan konflik antar tetangga juga mencuat. Pemerintah kota menegaskan bahwa mediasi antarwarga menjadi peran utama RT/RW sebelum masalah meluas ke pemerintah kota.
“Pemerintah tidak bisa langsung menindak jika pembangunan dilakukan di lahan pribadi. Tapi jika berdampak ke orang lain, perlu ada mediasi dan komunikasi,” tegas Wali Kota.
Warga Halong juga mengangkat persoalan kos-kosan yang berdiri tanpa izin. Wali Kota menegaskan pentingnya laporan resmi dari warga sebagai dasar pemerintah kota untuk menindak bangunan bermasalah, termasuk jika ditemukan indikasi penyalahgunaan seperti praktik prostitusi terselubung.
Kritik dan Evaluasi Penanganan Masalah Negeri Rumah Tiga
Masalah pelik juga muncul dari Negeri Rumah Tiga terkait proses penunjukan Raja Definitif. Kepala Bagian Tata Pemerintahan, “Alfian Lewenussa”, menjelaskan bahwa proses penetapan masih dalam tahap komunikasi antar pemangku kepentingan, di tengah perbedaan pandangan tokoh adat dan pejabat negeri.
Wali Kota menyampaikan kekecewaannya terhadap lambannya penyelesaian konflik internal negeri yang berkepanjangan, yang dinilai berdampak pada stabilitas pemerintahan.
“Semua merasa paling tahu adat, paling berhak. Tapi kalau terus keras kepala, saya akan bersurat resmi. Pemerintah kota hanya memfasilitasi, yang memutuskan tetap pihak negeri,” tegas Wali Kota.
Penanganan Bencana dan Progres Hunian untuk Korban Longsor
Pemkot Ambon juga tengah memproses pembangunan rumah bagi korban longsor dan bencana lainnya, termasuk di wilayah Hunuth. Namun pembangunan terhambat oleh sejumlah protes masyarakat, meskipun bahan bangunan telah disediakan.
Wali Kota menekankan bahwa jika masyarakat tidak bersabar, pemerintah bisa saja mengalihkan bantuan dalam bentuk uang tunai seperti korban kebakaran lainnya, namun tentu nilainya lebih terbatass sebesar 15 juta.
“Kita ini kerja di bawah tekanan, semua disorot. Tapi kami terus berupaya bantu masyarakat. Mari bersabar dan koordinasi baik,” ujar Wali Kota.
Ajakan untuk Kolaborasi dan Saling Percaya
Dalam penutup kegiatan, Wali Kota menekankan bahwa keberhasilan penyelesaian persoalan di masyarakat sangat bergantung pada kerja sama semua pihak – pemerintah, aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga sendiri.
“Kami di pemerintah kota ini hanya bisa bantu memediasi. Kalau semua masalah kecil dibawa ke balai kota, sementara bisa selesai di desa, maka ini bukan kerja yang efisien,” pungkasnya.
Kegiatan WAJAR ini diharapkan menjadi ruang dialog yang terbuka dan konstruktif antara warga dan pemerintah kota Ambon untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, adil, dan berpihak pada masyarakat.(LD)
Komentar