MM.COM, AMBON, 13 April 2026 – Komisi I DPRD Kota Ambon memberikan catatan kritis meskipun realisasi Rencana Kerja Pemerintah Jasa (RKPJ) tahun 2025 di tingkat kecamatan menunjukkan angka yang fantastis. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar hari ini, terungkap bahwa meski serapan anggaran mencapai 99 persen, persoalan ketertiban kota dan kekosongan jabatan masih menjadi “pekerjaan rumah” besar.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, M. Fadly Toisuta, usai memimpin rapat bersama para Camat dari lima kecamatan di Kota Ambon, menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya berhenti pada angka serapan anggaran, melainkan pada dampak nyata di masyarakat.
Fokus pada Penertiban Bangunan Liar
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan tajam Komisi I adalah menjamurnya bangunan dan lapak liar di wilayah-wilayah strategis. Sebagai kota yang mengandalkan sektor jasa, estetika dan ketertiban hukum menjadi harga mati.
“Banyak laporan masyarakat yang masuk ke Komisi I terkait bangunan liar ini. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Camat harus memaksimalkan fungsi kontrolnya. Segala tindakan harus memiliki dasar dan alur hukum yang jelas agar berdampak positif bagi pelayanan publik,” ujar Fadly kepada awak media di Gedung DPRD Kota Ambon.
Krisis Kepala Seksi: Hambatan Pelayanan Prima
Di balik suksesnya realisasi anggaran yang nyaris sempurna, Komisi I menemukan kendala administratif yang cukup serius, yakni kekosongan jabatan Kepala Seksi (Kasi) di banyak kelurahan dan kecamatan.
Fadly mengungkapkan bahwa kuota kebutuhan pejabat struktural tingkat bawah ini masih banyak yang belum terpenuhi, sehingga dikhawatirkan dapat menghambat akselerasi program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.
Rekomendasi Menuju Paripurna LKPJ
Menutup keterangannya, Fadly memastikan bahwa hasil evaluasi hari ini akan menjadi poin penting dalam rekomendasi DPRD pasca Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sidang paripurna mendatang.
Realisasi Anggaran: Mencapai 99% (Fokus pada pemberdayaan dan pembinaan).
Catatan Utama: Penertiban lapak/bangunan liar untuk menjaga wajah “Kota Jasa”.
Masalah SDM: Desakan pengisian jabatan Kepala Seksi yang kosong.
Langkah-langkah ke depan akan kami maksimalkan dalam fungsi pengawasan. Kita ingin apa yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Ambon, bukan sekadar habis di atas kertas,” tegasnya. (LD)
Komentar