MM.COM, POLDA MALUKU – Komitmen Polri dalam memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip good governance terus diwujudkan secara nyata. Polda Maluku menggelar Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 bersama seluruh satuan kerja (Satker) dan Polres jajaran sebagai langkah strategis memastikan kualitas laporan keuangan yang andal sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (7/7/2026) di Hotel Golden Palace Ambon tersebut dibuka langsung oleh Kabid Keuangan Polda Maluku Kombes Pol. Bangun Widy Septo, S.I.K., didampingi Plt. Karo Logistik Polda Maluku Kombes Pol. Pulung Wietono, S.I.K.. Hadir sebagai narasumber Mustafa Kemal Pasha dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku.
Rekonsiliasi diikuti personel fungsi keuangan dan operator SIMAK Barang Milik Negara dari seluruh Satker Polda Maluku serta jajaran Polres se-Maluku. Kegiatan ini menjadi forum sinkronisasi data keuangan, evaluasi administrasi, penyempurnaan penyajian laporan keuangan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan di lingkungan Polda Maluku.
Dalam sambutannya, Kabid Keuangan Polda Maluku Kombes Pol. Bangun Widy Septo, S.I.K. menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan salah satu indikator utama profesionalisme dan akuntabilitas institusi Polri dalam mengelola anggaran negara.
“Rekonsiliasi ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi merupakan bagian dari komitmen Polda Maluku untuk menghadirkan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Seluruh operator keuangan dan SIMAK harus memastikan setiap data disajikan secara benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Bangun.
Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar segera menindaklanjuti setiap temuan hasil pemeriksaan, melakukan perbaikan atas kekeliruan yang terjadi, serta menghindari pengulangan kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
“Saya meminta seluruh Satker segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan, memperbaiki setiap kekeliruan yang ditemukan, bekerja sesuai regulasi, menjaga integritas, dan saling mengingatkan agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan institusi maupun pribadi. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Menurut Bangun, keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan administrasi, tetapi juga dibangun melalui budaya integritas, kepatuhan terhadap aturan, serta sinergi antarsatuan kerja dalam mendukung reformasi birokrasi Polri.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, paparan Plt. Karo Logistik Polda Maluku, sambutan Kabid Keuangan, doa bersama, menyanyikan lagu Padamu Negeri, penyampaian materi oleh narasumber dari DJPb, foto bersama, hingga pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan oleh seluruh peserta.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., mengatakan bahwa penguatan tata kelola keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi Polri Presisi dalam membangun kepercayaan publik.
“Masyarakat berhak mengetahui bahwa setiap anggaran negara yang dikelola Polri harus dipertanggungjawabkan secara profesional. Rekonsiliasi laporan keuangan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Polda Maluku dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” kata Rositah.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
“Semakin baik tata kelola keuangan, semakin optimal pula dukungan terhadap pelaksanaan tugas operasional, pelayanan masyarakat, penegakan hukum, serta program-program Polri yang berpihak kepada kepentingan publik. Karena itu, integritas dalam pengelolaan anggaran menjadi fondasi penting dalam membangun Polri yang semakin dipercaya masyarakat,” pungkasnya.
Melalui pelaksanaan Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan mendukung reformasi birokrasi Polri serta mewujudkan institusi yang profesional, modern, dan terpercaya. (*
Komentar