MM.COM, AMBON, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon menggelar Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, Senin (13/7/2026).
Rapat paripurna ini beragenda utama persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2025, yang sebelumnya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon, “Bodewin Wattimena”, membeberkan secara transparan kondisi makro ekonomi kota, dinamika anggaran, hingga memberikan catatan menohok terkait suksesi Kepala Pemerintah Negeri (Raja) definitif di beberapa negeri adat.
Tantangan Ekonomi 2025 dan Lompatan di Awal 2026.
Bodewin mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Ambon menghadapi tekanan yang cukup berat akibat ketidakpastian global dan tensi geopolitik di Timur Tengah. Hal ini sempat memicu penurunan pertumbuhan ekonomi di akhir tahun 2025 ke angka “4,87%”, dengan tingkat inflasi rijal berada di angka “4,23%”.
Meski demikian, grafik ekonomi Ambon menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang signifikan pada tahun berjalan 2026.
“Kita bersyukur bahwa data terbaru dari BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa di triwulan pertama tahun 2026, pertumbuhan ekonomi kita melonjak menjadi “6,09%” jika dibandingkan dengan triwulan pertama tahun 2025,” ungkap Bodewin di podium rapat.
Ia juga memaparkan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat lainnya, di mana angka kemiskinan berhasil ditekan turun menjadi “4,33%”, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ambon berada di angka yang sangat baik, yakni “83,97%”. Namun, Bodewin mengakui angka pengangguran masih menjadi tantangan lantaran bertahan di angka “11,37%”.
Penyusunan Anggaran Harus Rasional, Hindari Ego Pendapatan.
Berkaca pada dinamika APBD 2025, Bodewin mengingatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih serius dan realistis dalam menyusun perencanaan anggaran ke depan, termasuk untuk APBD 2026. Ia meminta agar tidak ada lagi pemaksaan target pendapatan yang tidak masuk akal demi menghindari defisit atau resesi internal daerah.
“Saya selalu sampaikan bahwa kita butuh penyusunan APBD secara baik dan benar untuk menghindari kita terjebak dalam ego pendapatan pihak yang menganggarkan. Kalau kita paksakan dengan angka capaian yang terlalu tinggi (tanpa rasionalisasi), anggarannya tidak akan terpenuhi,” tegasnya mengingatkan.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemkot Ambon untuk fokus pada program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber daya lokal agar Kota Ambon bisa menjadi kota yang mandiri secara fiskal dan tidak melulu bergantung pada dana pusat.
Tegas Soal Negeri Adat: “Kalau Tidak Bersepakat, Jangan Salahkan Pemkot!”.
Salah satu poin krusial yang menyita perhatian dalam paripurna tersebut adalah ketegasan Wali Kota mengenai berlarut-larutnya kekosongan jabatan Raja atau Kepala Pemerintah Negeri definitif di sejumlah negeri adat di Ambon.
Bodewin menyatakan, Pemkot Ambon selama ini sudah berupaya maksimal memfasilitasi proses tersebut. Namun, ego kelompok dan konflik internal di tingkat “Saniri” maupun pemangku adat kerap menjadi batu sandungan.
“Pemerintah kota tidak akan mampu melantik Raja definitif sepanjang negeri-negeri dimaksud tidak bersepakat secara internal. Kita hanya bisa memfasilitasi dan memberi masukan. Tapi sepanjang mereka sendiri merusak tatanan adatnya karena kepentingan sepihak, saya kira jangan selalu menyalahkan pemerintah kota,” cetus Bodewin.
Ia pun secara terbuka meminta bantuan dan sinergi dari Komisi I DPRD Kota Ambon untuk mengundang para pemangku adat duduk bersama.
“Undang negeri-negeri adat ini, rapat dengan mereka. Jelaskan bahwa pemerintah kota baru bisa berproses setelah mereka sendiri mengusulkan fakta status jabatan tersebut kepada kami. Sebelum itu ada, kami tidak akan mencampuri urusan adat masing-masing negeri,” pungkasnya.
Rapat Paripurna ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkot dan DPRD Kota Ambon atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, disertai apresiasi dari Wali Kota kepada jajaran Forkopimda yang sukses menjaga stabilitas keamanan di Kota Ambon.(LD).
Komentar