MANGGUREBEMAJU.COM, Maluku – Era digital yang ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi telah membawa masyarakat pada tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam kehidupan berbangsa, termasuk dalam memantau kinerja pemerintahan. Tak terkecuali di Maluku, masyarakat kini semakin kritis dan cepat mengakses informasi tentang jalannya pemerintahan, apalagi pasca terpilihnya pasangan Hendrik Lewarissa dan Abdullah Vanath (HL-AV) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
Langkah awal pemerintah provinsi yang memprioritaskan akses transportasi laut dan darat patut diapresiasi. Ini selaras dengan visi-misi HL-AV saat kampanye, yang menjadikan konektivitas antarwilayah sebagai kunci pemerataan pembangunan. Apalagi ditopang status Maluku sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), arah kebijakan ini membawa angin segar—asal konsisten dan serius diwujudkan.
Namun, perlu disadari bahwa secara fiskal, Maluku memiliki tantangan tersendiri. Wilayah laut yang jauh lebih luas dibanding daratan membuat pengelolaan anggaran menjadi tidak sederhana. Ini menuntut kepekaan dan strategi jitu dari semua pemangku kepentingan, agar pengelolaan pembangunan tidak terjebak pada pendekatan statistik semata, melainkan benar-benar menjawab realitas geografis dan sosiokultural masyarakat Maluku.
Sektor kelautan, kemaritiman, dan perikanan semestinya menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Laut bukan hanya jalur penghubung, tetapi harus dijadikan sumber kekuatan fiskal. Sayangnya, potensi ini belum dimanfaatkan maksimal karena keterbatasan teknologi dan dukungan kebijakan yang kuat.
Maluku juga dikenal plural dari sisi sosial dan budaya. Karena itu, pemerintahan HL-AV mesti peka terhadap keragaman ini agar pembangunan tidak malah menimbulkan ketimpangan sosial dan politik identitas. Pemerintah harus hadir sebagai institusi yang mampu menjembatani kepentingan kelompok dengan semangat keadilan dan kesetaraan.
Salah satu langkah strategis yang perlu ditempuh adalah mempercepat konektivitas antar teluk, semenanjung, dan pulau-pulau terpencil. Dalam konteks ini, pendekatan kebijakan tidak bisa hanya berlandaskan angka dan grafik, tetapi harus menyelami makna sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Seperti dijelaskan filsuf Jürgen Habermas, krisis legitimasi dalam sistem demokrasi muncul ketika negara terlalu terpaku pada relasi statistik dan sistemik, sementara rakyat hidup dalam realitas yang penuh makna dan nilai-nilai kultural.
Jika pembangunan tidak sensitif terhadap hal tersebut, maka krisis legitimasi tak terelakkan. Rakyat merasa dipinggirkan dan tak dianggap dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka.
Namun demikian, era keterbukaan juga membuka peluang untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan responsif. Karena itu, kami dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Wilayah Maluku mendorong agar HL-AV membuka ruang dialog aktif dengan warga terdampak proyek strategis nasional. Terutama mereka yang tinggal di kawasan pesisir dan kepulauan, yang selama ini hanya dilihat sebagai angka dalam laporan statistik.
Dalam merancang APBD dan rekrutmen birokrasi, semestinya aspek kemaritiman dan pluralisme sosial menjadi perhatian utama. Nilai “orang saudara” bukan sekadar jargon sosial, melainkan bisa menjadi pilar kebijakan publik yang mengedepankan solidaritas dan inklusivitas.
Jika nilai-nilai ini terus diabaikan, maka politik identitas akan terus digunakan sebagai alat kekuasaan oleh elite lama, sebagaimana peringatan Karl Popper dalam bukunya The Open Society and Its Enemies. Ia mengingatkan bahwa masyarakat terbuka hanya akan bertahan jika kekuasaan tak digunakan untuk melanggengkan dominasi, tetapi untuk membebaskan dan mempersatukan.
HL-AV adalah anak pulau, dan mereka tentu mengerti denyut nadi masyarakat kepulauan. Kini saatnya mereka membuktikan, bahwa pemerintahan bisa hadir bukan hanya dengan data dan proyek, tetapi dengan nilai dan keberpihakan yang tulus kepada masyarakat Maluku yang majemuk. (Penulis Ketua Wilayah PSI Maluku)
(*
Komentar