MANGGUREBEMAJU.COM, Komisi III DPRD Provinsi Maluku melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku, menyusul ditemukannya sejumlah proyek infrastruktur jalan dan jembatan yang bermasalah, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).
Evaluasi ini menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan dan budgeting DPRD Provinsi Maluku, sebagaimana ditegaskan oleh anggota Komisi III dalam pernyataannya.
“Temuan Komisi III ini adalah catatan penting bagi kami dan akan kami teruskan langsung ke Kepala BPJN Maluku. Ini menyangkut fungsi legislasi dan kontrol wakil rakyat terhadap penggunaan anggaran negara,” ujar salah satu anggota Komisi III, yang juga merupakan eks Ketua HMI Cabang Ambon.
Komisi III mendesak agar Kepala BPJN Maluku segera mengevaluasi kinerja Kepala Satuan Kerja (Satker) III BPJN yang diduga menjadi pihak bertanggung jawab atas proyek yang bermasalah tersebut.
“Masalah yang terjadi di Maluku Tenggara itu bukan keluhan semata, melainkan temuan lapangan oleh Komisi III. Seharusnya BPJN jangan tutup mata. Klarifikasi dan penindakan internal wajib dilakukan,” tegasnya.
Proyek Jalan dan Jembatan Diduga Asal Jadi
Menurut catatan yang diterima redaksi, sejumlah proyek infrastruktur di wilayah Malra mengalami kendala serius, baik dari segi kualitas pekerjaan maupun transparansi anggaran. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan proyek tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Anggota Komisi III menyayangkan sikap pasif BPJN Maluku dalam merespons berbagai laporan kerusakan infrastruktur, termasuk minimnya pengawasan di lapangan yang menyebabkan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis.
“Kita tidak boleh membiarkan uang negara menguap karena kecerobohan. Ini bukan hanya soal aspal dan semen, tapi soal kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” tambahnya.
Desakan Reformasi Internal BPJN
Komisi III DPRD Maluku menegaskan bahwa jika tidak ada perbaikan serius, pihaknya akan mengusulkan pemanggilan langsung Kepala BPJN Maluku untuk memberikan penjelasan dalam rapat resmi parlemen.
Selain itu, mereka membuka ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan atau keluhan terkait proyek-proyek jalan nasional yang tidak sesuai harapan, sebagai bentuk partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan.
“Kami tidak akan diam. BPJN harus bersih-bersih internal, mulai dari Satker hingga pelaksana teknis di lapangan. Rakyat berhak atas infrastruktur yang aman, layak, dan bermutu.”tutupnya. (*
Komentar