MANGGUREBEMAJU.COM, Ambon — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Penekanan ini disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setda Maluku, “Onesimus Soumeru”, usai menghadiri High Level Meeting (HLM) dan “Rapat Koordinasi Daerah (Rakor) TPID serta TP2DD Provinsi Maluku”, di Lantai 2 Swiss-Belhotel Ambon, Selasa 25 November 2025.
Dalam rapat tersebut, seluruh kabupaten/kota di Maluku diwajibkan menyampaikan laporan TPID dan TP2DD terkait kesiapan daerah masing-masing dalam menghadapi periode Nataru. Laporan itu berfokus pada penerapan strategi “4K”, yakni “keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif”.
“Empat komponen ini menjadi kompas bagi daerah, terutama dengan adanya surat edaran Gubernur terkait kesiapan menyongsong hari besar keagamaan. Strategi 4K wajib menjadi landasan operasional pengendalian inflasi di setiap kabupaten/kota,” tegas Soumeru.
Tekankan Antisipasi Gejolak Harga
Menurutnya, kabupaten/kota harus memastikan ketersediaan pasokan volatile food dan bahan pangan strategis tetap aman. Jika ditemukan potensi defisit atau kelangkaan, maka kolaborasi antarwilayah harus segera dilakukan, terutama dengan daerah yang memiliki surplus produksi.
“Kalau terjadi kekurangan pasokan dan pemicu inflasi, kabupaten yang defisit harus bekerja sama dengan kabupaten yang surplus. Tujuannya supaya tidak ada gejolak harga dan masyarakat tidak terbebani saat berbelanja di pasar,” jelasnya.
TP2DD dan Evaluasi Menyeluruh
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah juga wajib menyampaikan laporan kesiapan kepada DPRD, termasuk terkait akurasi data TP2DD serta pengawasan harga kebutuhan pokok, hotel, dan “food and beverage” untuk periode libur akhir tahun.
“Semuanya harus dipersiapkan secara matang agar tidak terjadi lonjakan harga di saat masyarakat membutuhkan banyak kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.
Distribusi Masih Terkendala Transportasi
Soumeru menyebut salah satu tantangan besar di Maluku adalah distribusi bahan pokok, terutama beras SPHP, yang sejauh ini baru tersalurkan sekitar 30 persen. Tingginya biaya distribusi antar pulau menjadi penyebab utama.
“Transportasi kita menjadi masalah. Tol laut belum bisa menjangkau semua kabupaten/kota, terutama wilayah jauh seperti Wetar. Akibatnya biaya distribusi naik tinggi dan harga SPHP ikut melonjak di daerah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa karakter Provinsi Maluku sebagai gugus pulau menjadikan rantai pasok sangat bergantung pada moda transportasi laut yang konsisten dan terjangkau.
“Ada daerah yang produksi pangan bagus tetapi tidak dijangkau tol laut, sementara daerah yang produksinya belum optimal justru terlayani. Dari sisi logistik, itu membuat kapal rugi karena muatan tidak seimbang. Ini harus dikoordinasikan kembali,” tegasnya.
9K dan Sabta Cipta Jadi Andalan Pengendalian Inflasi
Selain 4K, Pemprov Maluku juga menjalankan strategi 9K dan instruksi Sabta Cipta Gubernur melalui program-program penanganan inflasi, seperti “gerakan pangan murah” dan “penjualan beras SPHP dengan harga eceran tertinggi (HET)”.
“Kita berharap memasuki Nataru ini produksi tetap stabil, harga tidak naik, dan inflasi tetap terjaga,” ujar Soumeru.
Pemprov Minta Daerah Lebih Waspada
Menanggapi pernyataan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia terkait kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga bahan pokok, Soumeru menegaskan bahwa seluruh daerah telah diinstruksikan melakukan evaluasi rutin di pasar.
“Selama kebutuhan bahan pokok aman dan sesuai dengan kapasitas daerah, harga tidak akan melonjak. Kenaikan harga terjadi ketika pasokan tidak mampu memenuhi kebutuhan. Karena itu pemantauan dan evaluasi harus terus dilakukan,” tutupnya.(LD)
Komentar