MM.COM, AMBON, — Panitia Kerja (Panja) DPRD Kota Ambon mengambil langkah tegas terkait lambatnya integrasi sistem pembayaran digital yang menjadi kewenangan Bank Maluku-Maluku Utara.
Kendala fasilitas dari bank daerah tersebut dinilai menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbesar risiko kebocoran anggaran.
Pernyataan ini ditegaskan oleh Pimpinan Rapat Panja DPRD Kota Ambon, “Lucky Upulatu Nikijuluw”, usai memimpin rapat evaluasi realisasi pendapatan triwulan kedua menuju semester I di Gedung DPRD Kota Ambon, Rabu (10/6/2026).
“Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah siap secara sistem dan sumber daya manusia (SDM). Namun, fasilitas pembayaran online untuk wajib pajak dan retribusi ini bersinggungan langsung dengan Bank Maluku karena Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kita ada di sana,” ujar Lucky kepada awak media.
Desak Transparansi dan Digitalisasi Total.
Menurut Lucky, capaian pendapatan Kota Ambon sebenarnya menunjukkan tren yang positif dalam tiga bulan terakhir.
Kendati demikian, penerapan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 41 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 secara mutlak mewajibkan seluruh mekanisme pembayaran retribusi dan pajak berbasis online.
Langkah digitalisasi ini krusial untuk memastikan transparansi dan menutup celah kebocoran dana yang selama ini rawan terjadi pada sistem manual.
Oleh karena itu, Panja DPRD Kota Ambon menjadwalkan agenda khusus untuk memanggil pihak manajemen Bank Maluku guna mengurai benang kusut teknis yang dikeluhkan oleh OPD pengumpul.
Soroti Kesiapan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Urgensi penyediaan fasilitas ini kian mendesak mengingat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon akan segera mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Lucky menegaskan bahwa Bank Maluku wajib hadir dengan infrastruktur digital yang matang di MPP agar transaksi masyarakat bisa langsung diselesaikan di tempat (on the spot) secara nontunai.
“Jangan lagi ada pembayaran yang bersifat manual. Intinya adalah kita harus menghindari kebocoran dan mengoptimalkan pendapatan daerah. Bank Maluku harus bergerak cepat menindaklanjuti kendala dari tiap OPD,” pungkas legislator kota Ambon tersebut.(LD)
Komentar