MANGGUREBEMAJU.COM, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hena Hetu menyatakan dukungan terhadap langkah Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang berencana mengajukan pinjaman sebesar Rp1,5 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dalam situasi fiskal daerah yang terbatas, langkah ini dinilai sebagai opsi strategis untuk mempercepat pembangunan dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat Maluku.
Namun, dukungan tersebut diberikan dengan sejumlah catatan penting. DPP Hena Hetu menegaskan bahwa pinjaman harus berbasis program yang jelas, terukur, serta berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan ekonomi lokal.
“Pinjaman ini bukan sekadar angka. Ia harus menjadi alat untuk membangun ketahanan pangan, memperkuat ekonomi lokal, dan memberdayakan masyarakat dari desa hingga pesisir,” tegas Fungsionaris DPP Hena Hetu, Rajab Tatuhey.
Rajab mengingatkan pemerintah provinsi agar tidak mengulang kelemahan perencanaan di masa lalu yang kerap menyebabkan program pembangunan terhambat. Minimnya partisipasi publik, lemahnya basis data, serta tidak adanya tolok ukur yang terukur disebut sebagai masalah klasik yang harus dihindari.
“Kita tidak boleh jatuh ke lubang yang sama. Kegiatan tanpa perencanaan hanya akan berujung amburadul. Setiap rupiah dari pinjaman ini harus dipertanggungjawabkan. Perencanaan harus matang, berbasis data, dan melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek,” ujarnya.
DPP Hena Hetu mendorong agar dana pinjaman tersebut difokuskan pada sejumlah program strategis, antara lain:
– Penguatan ketahanan pangan berbasis lokal
– Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pedalaman
– Pembangunan infrastruktur penunjang distribusi hasil produksi rakyat
– Digitalisasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan desa
Organisasi ini juga menekankan pentingnya keberlanjutan program, terutama untuk menopang investasi besar yang akan masuk ke Maluku, seperti proyek Blok Masela.
Lebih jauh, DPP Hena Hetu berharap agar pinjaman Rp1,5 triliun itu tidak dihabiskan dalam satu tahun anggaran. Mereka menilai idealnya dana tersebut dikelola selama tiga tahun agar output dan outcome setiap program dapat diukur dan dievaluasi secara berkala.
“Kami yakin semua ini untuk kebaikan Maluku. Karena itu, kami berharap pinjaman ini dimanfaatkan minimal tiga tahun anggaran agar pelaksanaannya dapat terukur dan diperbaiki setiap tahunnya,” tandas Rajab.
Sebagai organisasi masyarakat, DPP Hena Hetu menegaskan komitmen untuk tetap konsisten mengawal transparansi dan pembangunan berkeadilan di Maluku. Mereka siap menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah dalam mengawal pembangunan dari hulu ke hilir demi terwujudnya Maluku yang lebih baik. (*
Komentar