MM.COM, Ambon – Pemerintah Provinsi Maluku menghadapi tantangan serius pada tahun anggaran 2026. Penurunan kapasitas fiskal daerah berdampak langsung pada laju pembangunan dan pengendalian inflasi, terutama pada komoditas ikan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Maluku, “Onesimus Soumeru, S.Sos., S.Pd., M.Si”, mengungkapkan bahwa fiskal Provinsi Maluku tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dari “Rp3,1 triliun menjadi Rp2,6 triliun”.
“Penurunan fiskal ini jelas berdampak besar terhadap roda pembangunan di daerah. Kita tidak bisa berbuat banyak di luar kerangka anggaran yang sudah ditetapkan. Semua program OPD sangat bergantung pada plot anggaran,” ujar Onesimus saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin (10/2/2026).
Ia mencontohkan, anggaran “Biro Perekonomian” yang pada tahun-tahun sebelumnya mencapai lebih dari Rp2 miliar, kini hanya tersisa sekitar Rp500 juta, sehingga ruang gerak program pembangunan ekonomi daerah menjadi sangat terbatas.
Menurut Onesimus, pemotongan transfer dari pemerintah pusat turut menghambat pengembangan “BUMD dan aset-aset daerah” yang sejatinya berpotensi besar meningkatkan “Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.
“Pemotongan transfer ini sangat signifikan dan mengganggu pembangunan. Padahal aset daerah bisa dikembangkan untuk menopang PAD,” jelasnya.
Ia menegaskan, langkah Gubernur Maluku yang mengambil kebijakan “pinjaman daerah sebesar Rp1,5 triliun” merupakan keputusan strategis agar pembangunan tetap berjalan.
“Tanpa pinjaman, daerah ini tidak bisa bergerak. Fiskal kita kecil dan kebutuhan pembangunan sangat besar,” katanya.
Onesimus juga memaparkan bahwa “inflasi Maluku pada Januari 2026” tercatat naik menjadi sekitar “3,47 persen”, dibandingkan Desember 2025 sebesar 3,28 persen. Penyumbang utama inflasi adalah “komoditas ikan”, seperti ikan cakalang dan ikan tongkol.
“Kondisi geografis Maluku yang didominasi laut membuat cuaca ekstrem sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan. Produksi menurun, pasokan terganggu, harga naik,” ujarnya.
Selain faktor alam, ia menyoroti adanya “peran tengkulak dan praktik monopoli” yang menyebabkan distribusi ikan tidak berjalan sehat di pasar.
“Ketika ikan masuk, ada pihak tertentu yang langsung menguasai distribusi. Ini memicu kelangkaan dan lonjakan harga di pasar,” tegas Onesimus.
Untuk mengendalikan situasi, “Satgas Pangan Provinsi Maluku’ bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan pengawasan ketat terhadap distributor dan pedagang.
Salah satu langkah konkret adalah pelaksanaan “Gerakan Pangan Murah (GPM)” menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan 2026, yang dijadwalkan berlangsung dari 13 Februari hingga 16 Maret 2026 di sejumlah desa dan titik strategis di Kota Ambon.
“Kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” kata Onesimus.
Selain ikan, inflasi juga dipicu oleh administered price seperti harga emas dan tiket pesawat, yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Untuk komoditas ini, daerah tidak bisa mengintervensi,” jelasnya.
Meski demikian, Onesimus menyampaikan kabar positif bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan IV 2025 meningkat dari 4,31 persen menjadi di atas 5 persen, menunjukkan ketahanan ekonomi daerah masih terjaga.
Dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat, Pemprov Maluku juga bersinergi dengan “Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” melalui program Satu Rekening Satu Pelajar, literasi keuangan, serta digitalisasi transaksi menggunakan “QRIS”, khususnya bagi pelaku UMKM.
“UMKM perlu didampingi agar mampu mengelola keuangan dengan baik dan terhindar dari kredit macet,” ujarnya.
Onesimus menegaskan, keberhasilan pembangunan Maluku ke depan sangat bergantung pada dukungan masyarakat, pengelolaan anggaran yang efektif, serta sinergi kuat antara pemerintah daerah dan pusat.
“Perubahan tidak bisa instan. Kita butuh waktu, dukungan, dan berpikir positif agar Maluku bisa tumbuh, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” pungkasnya.(LD)
Komentar