MM.COM, Ambon — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pelopor Maluku bersama LSM AMPEL Maluku mendesak Satuan Kerja (Satker) Wilayah I Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku untuk membuka secara transparan penggunaan anggaran preservasi ruas jalan “Piru–Loki–Iha Kulur” di Kabupaten Seram Bagian Barat yang bernilai miliaran rupiah.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di depan kantor Satker Wilayah I BPJN Maluku, Kamis (5/3/2026). Massa aksi menyoroti belum selesainya pekerjaan ruas jalan **Piru–Loki Seksi II** meskipun masa kontrak proyek disebut telah berakhir.
Koordinator aksi yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Pelopor Maluku, “Dayat Wara Wara”, menilai sikap Kepala Satker Wilayah I BPJN Maluku, “Hamid Payapo”, bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani proyek tersebut tidak menunjukkan transparansi kepada publik.
Menurutnya, sebagai pejabat publik yang mengelola anggaran negara, pihak Satker seharusnya terbuka terhadap pertanyaan masyarakat dan organisasi sipil yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Sebagai Kasatker Wilayah I, seharusnya beliau hadir menemui massa aksi dan menjelaskan persoalan ini secara terbuka. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan jelas mewajibkan badan publik memberikan informasi kepada masyarakat,” tegas Dayat dalam orasinya.
Ia menyebut, sikap bungkam dari pihak Satker maupun PPK justru memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait penggunaan anggaran proyek tersebut.
“Pejabat publik tidak boleh menutup diri. Mereka disumpah untuk menjalankan amanah undang-undang dan melayani masyarakat, bukan menghindar dari pertanyaan publik,” ujarnya.
Dalam aksinya, massa juga menyoroti anggaran preservasi jalan “Piru–Loki–Iha Kulur” di Kabupaten Seram Bagian Barat yang memiliki nilai kontrak sekitar “Rp29,6 miliar”. Proyek tersebut kini menjadi perhatian publik karena diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Selain itu, sejumlah proyek bernilai miliaran rupiah yang ditangani Satker Wilayah I BPJN Maluku disebut turut menjadi sorotan karena diduga terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
“Sikap diam ini patut dipertanyakan. Publik berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan. Jangan sampai ada permainan di balik proyek tersebut,” kata salah satu orator aksi, Handy, dengan nada tegas.
Usai melakukan aksi di kantor BPJN Maluku, massa kemudian melanjutkan demonstrasi di depan “Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku” untuk menyampaikan tuntutan yang sama, yakni meminta aparat penegak hukum turut mengawasi penggunaan anggaran proyek infrastruktur tersebut.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan aspirasi kepada Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku, “Mercy Barends”, yang turut menemui para demonstran.
Di hadapan massa aksi, Mercy Barends menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui jalur kelembagaan di DPR RI, termasuk dalam rapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Saya akan memperjuangkan aspirasi ini dan menyampaikannya dalam forum resmi, termasuk dalam rapat bersama Kementerian PUPR. Infrastruktur di Maluku, khususnya di wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal), harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu perwakilan massa aksi, Hendra, menegaskan pihaknya akan melayangkan surat resmi kepada “Kementerian PUPR” dan “Direktorat Jenderal Bina Marga” untuk meminta evaluasi terhadap kinerja Kepala Satker Wilayah I BPJN Maluku.
“Kami akan menyertakan bukti dokumentasi kegiatan di lapangan dan mendesak agar Kasatker Wilayah I BPJN Maluku dievaluasi bahkan dicopot dari jabatannya jika terbukti tidak menjalankan tugas dengan baik,” katanya.
LSM Pelopor Maluku juga menegaskan bahwa jika tuntutan tersebut tidak mendapat respons dari pemerintah pusat, mereka siap membawa persoalan ini ke Jakarta.
“Jika tidak ada respons dari Kementerian PUPR maupun Dirjen Bina Marga, kami akan berangkat ke Jakarta bersama pimpinan DPP LSM Pelopor untuk menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian PUPR,” tegasnya.
Mereka berharap pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan proyek infrastruktur di Maluku agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.(*
Komentar