MANGGUREBEMAJU.COM, Ambon — Publik Maluku kembali dibuat geram. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku dikabarkan sudah dua minggu tidak berkantor. Fakta ini memantik kecaman keras dari DPW LSM Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (KGSAI) Maluku yang dipimpin Alwi Rumadan.
Menurut Rumadan, absennya pimpinan balai dalam waktu panjang menunjukkan betapa buruknya moralitas pejabat publik di sektor vital ini. Padahal, peran BPJN sangat menentukan kualitas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta jembatan di Maluku.
“Bagaimana mungkin jalan rusak bisa segera diatasi kalau kepala balai saja malas masuk kantor? Bagaimana kualitas aspal dan preservasi jalan-jembatan bisa baik, kalau yang memimpin justru abai terhadap tugas dan tanggung jawabnya?” tegas Rumadan dengan nada keras.
Ia menambahkan, publik sudah terlalu sering dikecewakan dengan kondisi jalan di Maluku yang berlubang, cepat rusak, dan terindikasi adanya permainan anggaran. Kinerja buruk itu, menurutnya, tak lepas dari lemahnya pengawasan pimpinan BPJN.
LSM KGSAI menegaskan dalam waktu dekat akan menggelar aksi besar-besaran di kantor BPJN Maluku. Mereka mendesak agar Menteri PUPR segera mencopot Kepala Balai dari jabatannya.
“Kalau pejabat model begini terus dipertahankan, publik hanya akan semakin sengsara. Negara butuh pemimpin yang bekerja, bukan pemimpin yang tidur di rumah sementara rakyat setiap hari terjebak di jalan rusak,” sindir Rumadan tajam.
Gelombang kritik ini semakin menambah daftar panjang sorotan publik terhadap BPJN Maluku. Masyarakat menunggu langkah tegas pemerintah pusat, agar tidak lagi membiarkan institusi penting ini dipimpin oleh pejabat yang dianggap “malas” dan tidak pro rakyat. (*tim
Komentar