MANGGUREBEMAJU.COM, AMBON — Pemerintah Provinsi Maluku bersama Bank Indonesia menggelar “High Level Meeting (HLM)” dan “Rapat Koordinasi Daerah (Rakor) TPID serta TP2DD Provinsi Maluku” pada Selasa, 25 November 2025, di Lantai 2 Swiss-Belhotel Ambon. Kegiatan strategis ini bertujuan memperkuat langkah pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi pemerintah daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Acara dibuka oleh “Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang”, yang mewakili Gubernur Maluku. Pada kesempatan ini turut dilakukan “penandatanganan MoU kerja sama antar daerah antara Kota Tual dan Kabupaten Seram Bagian Timur” sebagai bagian dari penguatan sinergi regional.
BI Maluku: Distribusi dan Kesiapan Pasokan Jadi Kunci Hadapi Nataru
Perwakilan Kepala Bank Indonesia Provinsi Maluku, “Mohamad Latif”, dalam sambutan selamat datang menegaskan pentingnya strategi terpadu untuk menjaga stabilitas harga, terutama di tengah meningkatnya permintaan masyarakat saat Nataru.
Latif menyoroti tantangan distribusi pangan di Maluku yang merupakan provinsi kepulauan.
“Kendala distribusi menjadi tantangan besar bagi kita, maka sinergi ini penting untuk memastikan pasokan aman dan harga tetap stabil,” ujarnya.
BI juga mendorong optimalisasi langkah konkret seperti “operasi pasar, gerakan pasar murah, pemanfaatan cadangan pangan, serta sidak” untuk memastikan ketersediaan pasokan.
Di bidang digitalisasi, Latif menyebut percepatan transaksi elektronik sebagai komponen strategis bagi efisiensi layanan publik dan peningkatan PAD. BI berharap BPD Maluku-Maluku Utara dapat memperkuat infrastruktur pembayaran agar transaksi pemerintah dapat sepenuhnya beralih ke sistem elektronik yang cepat dan transparan.
Kinerja Inflasi Maluku Membuktikan Progres Positif
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Sekda Kasrul Selang, disampaikan bahwa ekonomi Maluku menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi triwulan III tercatat naik menjadi 4,31%, sementara inflasi Oktober 2025 berada pada 2,3% dengan deflasi 0,95%.
“Kenaikan harga pangan dan emas perhiasan menjadi pendorong inflasi, namun deflasi tipis menunjukkan keberhasilan TPID menjaga stabilitas harga,” ujar Kasrul.
Beliau menanbahkan bahwa program seperti gerakan pangan murah, distribusi antarwilayah, serta gerakan menanam dinilai berkontribusi signifikan.
Digitalisasi Daerah Masih Perlu Diperkuat
Kasrul menyampaikan apresiasi terhadap progres TP2DD, meski masih terdapat empat kabupaten yang berada pada kategori “maju” dan belum mencapai tingkat digital penuh. Secara teknis, kendala bukan pada infrastruktur, tetapi kurangnya input data ke sistem penilaian.
“Digitalisasi sudah ada, hanya tinggal disiplin menginput. Kalau kita bicara transformasi Maluku, itu pasti digital,” tegasnya.
Persiapan MBG dan Prediksi Kebutuhan Pasokan Pangan
Gubernur juga menyoroti persiapan implementasi program “Makanan Bergizi Gratis (MBG)” dari pemerintah pusat. Dengan sekitar “570 ribu penerima manfaat” di Maluku, kebutuhan pasokan telur dan pangan lainnya diprediksi melonjak.
“Siapa yang siap menciptakan ekosistem MBG, dialah yang akan menguasai peluang ekonomi ini,” ucap Kasrul. Ia menekankan pentingnya kesiapan supply-demand untuk mendukung dapur MBG di seluruh wilayah.
Instruksi Gubernur: Perkuat Sinergi, Digitalisasi, dan Komunikasi Publik
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan empat poin utama:
1. “Memperkuat koordinasi lintas instansi” di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
2. “Menyelaraskan kebijakan TPID daerah dengan TPI nasional”, termasuk program GNPIP dan stabilisasi harga.
3. “Mengoptimalkan kanal pembayaran non-tunai” untuk transaksi pemerintah dan layanan publik.
4. “Meningkatkan komunikasi publik” terkait harga, stok, dan distribusi untuk mencegah kepanikan masyarakat.
Kasrul juga mengingatkan bahwa stok beras pemerintah masih sangat aman hingga dua bulan ke depan, namun penjualan SPHP masih perlu digenjot karena belum mencapai 30%.
HLM–Rakor TPID–TP2DD Dibuka Resmi
Di akhir sambutan, mewakili Gubernur Maluku, Kasrul Selang resmi membuka kegiatan HLM dan Rakor TPID–TP2DD Provinsi Maluku 2025. Acara ini diharapkan menjadi momentum akselerasi pengendalian inflasi dan digitalisasi menuju “Transformasi Maluku Maju 2045”.(LD)
Komentar