MANGGUREBEMAJU.COM, Ambon – Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengusut dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pekerjaan ruas jalan dan jembatan yang dikelola Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku. Beberapa proyek yang baru selesai, seperti preservasi jalan Bula-Masiwang, Air Nanang, Wahai, Kobesonta, hingga Waipia-SS Ambor, SBB, Pulau Ambon Tual MBD, Dobo (III Satker ) Wilaya BPJN Maluku dilaporkan mengalami kerusakan parah dalam waktu kurang dari dua bulan setelah selesai dikerjakan.
Hampir semua ruas jalan di wilayah Satuan Kerja (Satker) II BPJN Maluku disebut tidak memenuhi standar kualitas nasional. Pengurus HMI Cabang Ambon menilai bahwa PPK, Kasatker dan kontraktor yang bertanggung jawab tidak serius menjalankan tugas yang dibiayai oleh negara dengan anggaran miliaran rupiah setiap tahun.
Amir Sengan, salah satu kader HMI, menyoroti tingginya angka kecelakaan di jalan Seram yang hampir terjadi setiap hari. Menurut Amir, kecelakaan tersebut diduga kuat disebabkan oleh kondisi jalan yang rusak parah, penuh lubang, patahan, hingga pengaspalan yang jauh dari standar.
“Kondisi ini butuh perhatian serius dari Kepala Balai BPJN Maluku. Kasatker, PPK, dan kontraktor Pengurus HMI Cabang Ambon Amir ini meminta DPRD Provinsi, DPR RI harus di tegur . Akses jalan adalah kebutuhan masyarakat yang vital untuk mendukung ekonomi negara. Jika tidak ditangani, dampaknya semakin buruk,” tegas Amir.
Amir menambahkan, bukti di lapangan menunjukkan bahwa pekerjaan jalan dan jembatan yang asal-asalan ini tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga negara. HMI mendesak KPK untuk segera mengusut dugaan pemborosan anggaran di Satker II BPJN Maluku. Mereka juga meminta Kepala Balai BPJN Maluku memanggil Kasatker, PPK, dan kontraktor untuk diberi sanksi tegas serta memberhentikan kontraktor yang terbukti bekerja asal-asalan.
“Kami juga meminta DPRD Provinsi Maluku dan DPR RI sebagai wakil rakyat untuk serius mengawasi anggaran negara. Panggil Kepala Balai BPJN Maluku, Satker, PPK, dan kontraktor untuk dievaluasi sesuai amanat Undang-Undang,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Amir menegaskan bahwa pihaknya siap turun ke jalan untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kantor DPRD Provinsi Maluku, DPR RI, dan Kementerian PUPR. HMI juga berencana menggelar audiensi untuk mempertanyakan kinerja BPJN Maluku yang dinilai sangat buruk dan tidak pro-rakyat.
“Jika tidak ada perubahan, kami akan terus mendesak dan melakukan aksi hingga ada perbaikan nyata,” tutup Amir.
HMI Cabang Ambon berharap tindakan tegas segera diambil terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kondisi infrastruktur di Maluku yang semakin memprihatinkan. (*
Komentar