MM.COM, AMBON, – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali mengambil langkah besar dalam mempercepat transformasi menuju “smart city”. Bertempat di Ruang Vlissingen Balai Kota Ambon, Jumat (12/6/2026), Pemkot Ambon secara resmi meluncurkan (launching) implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online secara “host-to-host” melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).
Langkah inovatif ini didukung penuh oleh PT Bank Maluku Maluku Utara (Malut) dan Direktorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Prosesi peluncuran dilakukan secara digital lewat pemindaian telapak tangan oleh Wali Kota Ambon “Bodewin Wattimena” bersama Direktur Utama Bank Maluku Malut, “Syarisal Imbar”, serta disaksikan oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, “Simon Saimima”.
Dalam arahannya, Wali Kota Ambon menegaskan bahwa digitalisasi di lingkup pemerintah daerah sudah tidak bisa dihindari. Target utama dari sistem baru ini adalah menghapus transaksi tunai di birokrasi Pemkot Ambon guna menutup celah penyalahgunaan anggaran.
“Saya ingin di Kota Ambon ini semua dilakukan secara online dan non-tunai. Transaksi-transaksi harus non-tunai. Dulu kita terima gaji harus antre panjang di loket, sekarang tinggal cek rekening. Ke depan, biaya perjalanan dinas pun harus dibayar non-tunai agar tepat sasaran dan akuntabel,” tegas Wali Kota.
Bodewin mengakui bahwa integrasi sistem baru ini membutuhkan penyesuaian kapasitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pengelola keuangan.
Ia mengingatkan jajarannya agar tidak menjadikan sistem sebagai kambing hitam atas keterlambatan proses administratif.
“Terkadang ketidakmampuan kita mengelola sistem, lalu yang dijadikan kambing hitam adalah sistemnya. Padahal kita sendiri yang tidak siap. Dengan adanya SP2D Online ini, saya minta pastikan dananya ada dulu baru diterbitkan, jangan sampai jadi utang daerah,” cetusnya.
Di tempat yang sama, terkait kondisi keuangan daerah terkini, dilaporkan bahwa realisasi pendapatan Pemkot Ambon saat ini berada di angka 36% dengan serapan belanja mencapai 27%.
Hal ini dipengaruhi oleh proses pencairan Gaji ke-13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
“Tadi saya cek saldo kas daerah ada sekitar Rp51 Miliar. Kalau dipotong untuk Gaji ke-13 sekitar Rp30 Miliar lebih, ditambah TPP dan ADD dua bulan, paling sisa Rp2 Miliar. Memang kas daerah kita bermain fluktuatif seperti itu, tapi yang terpenting semuanya transparan dan terpantau atau ‘real-time’,” jelasnya.
Angka Pengangguran Tinggi akibat Status Mahasiswa.
Selain membahas digitalisasi keuangan, Wali Kota Ambon memberikan penjelasan logis terkait angka pengangguran di Kota Ambon yang masih bertengger di angka 11,31%. Menurutnya, angka ini fluktuatif karena Ambon sebagai kota pendidikan menampung lebih dari 50.000 mahasiswa dari belasan universitas.
Setiap tahun, ada sekitar 6.000 hingga 7.000 lulusan baru yang memilih menetap di Ambon untuk mencari kerja, namun status KTP mereka masih terdaftar di kabupaten/kota asal di luar Ambon.
“Begitu lulus, status mereka berubah dari mahasiswa menjadi pencari kerja. Selama belum dapat kerja, kategorinya pengangguran di Ambon. Intervensi bantuan UMKM atau alat tangkap hanya bisa kami berikan kepada warga yang ber-KTP Ambon. Berbeda dengan angka kemiskinan yang bisa kita tekan, bahkan kemiskinan ekstrem di Ambon saat ini sudah nol (0) karena datanya jelas,” urainya terperinci.
Di akhir sambutannya, apresiasi tinggi juga diberikan kepada Dinas Kominfo dan tim reaksi cepat atas optimalisasi layanan kedaruratan “Call centre” (Tombol 112) yang dinilai sangat responsif membantu warga, bahkan hingga dini hari.
Suksesnya sejumlah inovasi ini membawa Kota Ambon meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
“Apresiasi WTP ini bukan untuk gagah-gagahan, tapi tanggung jawab besar. Kalau sudah WTP tidak boleh turun lagi. Kita harus pertahankan dengan cara mengelola kewenangan ini secara jujur. Laksanakan apa yang sudah direncanakan, dan jangan salah gunakan kewenangan,” pungkasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Umum Bank Maluku Malut “Ingrid Maureen Sahusilawane”, Kepala Divisi TI “Soekarno Padja” Sekretaris Kepala Cabang Utama, Penjabat Sekretaris Kota Ambon, serta jajaran pimpinan OPD Pemkot Ambon.(LD)
Komentar