MANGGUREBEMAJU.COM, Ambon — Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Maluku resmi dilantik oleh DPP PSI dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Maluku di Hotel Marina, Ambon, Sabtu (29/11). Ketua DPW PSI Maluku terpilih periode 2025–2029 menegaskan komitmen untuk memperkuat konsolidasi struktur hingga ke tingkat desa sebagai langkah awal menghadapi verifikasi dan pertarungan Pemilu 2029.
Ketua DPW PSI Maluku “Xamroni Syafiy Vanath” menyampaikan bahwa pada Pemilu 2024 PSI hanya meraih 7–8 kursi di tingkat kabupaten/kota. Karena itu, pihaknya menargetkan peningkatan signifikan pada pemilu mendatang, termasuk merebut kursi di DPRD Provinsi Maluku yang pada periode sebelumnya masih kosong.
“Provinsi Maluku harus punya kursi. Bahkan kami targetkan satu hingga dua kursi provinsi, dan itu berdasarkan hasil konsolidasi kami di seluruh kabupaten/kota,” ujarnya.
Saat ini terdapat enam kabupaten/kota di Maluku yang belum memiliki kursi PSI, yakni Buru, Buru Selatan, Seram Timur, Seram Bagian Barat, Maluku Barat Daya, dan Kepulauan Aru. Enam daerah inilah yang akan menjadi fokus penguatan struktur.
DPW PSI Maluku juga memastikan komposisi kepengurusan merata dan tidak tersentralisasi. Keterwakilan dari berbagai wilayah seperti Maluku Tengah dan Maluku Tenggara menjadi bagian strategi konsolidasi yang lebih terstruktur.
Selain menargetkan kursi kabupaten/kota dan provinsi, PSI Maluku diminta DPP untuk merebut minimal satu kursi DPR RI dari daerah pemilihan Maluku.
DPP PSI: Prioritas Struktur, Verifikasi, dan Kerja Sosial
Ketua Harian DPP PSI “Mohammad Ali” yang hadir dalam agenda tersebut menegaskan bahwa fokus utama PSI saat ini adalah memperkuat struktur organisasi hingga tingkat desa untuk memastikan lolos verifikasi KPU.
“PSI ini partai baru yang targetnya 2029 masuk parlemen nasional. Karena itu, struktur harus terbentuk lengkap dari provinsi sampai desa,” ungkapnya.
Terkait respons cepat PSI terhadap bencana di beberapa daerah seperti Sumatera Barat dan Aceh, Mohammad Ali menegaskan bahwa hal tersebut merupakan “kewajiban sosial”, bukan agenda politik.
“Partai politik harus hadir bukan hanya saat momen politik. PSI wajib hadir setiap ada peristiwa kemanusiaan,” tegasnya.
DPP PSI saat ini juga tengah memperkuat Badan PSI Peduli sebagai unit khusus yang menangani respons bencana.
Sikap PSI terkait Isu Politik Nasional
Mohammad Ali menanggapi isu yang beredar mengenai upaya sejumlah pihak yang disebut ingin “mengisolasi” Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menilai langkah tersebut tidak berdasar dan hanya menyesatkan publik.
“Negara ini diatur oleh aturan, bukan suka atau tidak suka. Presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Narasi semacam itu tidak mendidik rakyat,” tegasnya.
PSI Dukung Program Makan Bergizi (MBG)
Lebih jauh, ia juga menegaskan dukungan penuh PSI terhadap program nasional “Makan Bergizi Gratis (MBG)” yang diklaim memiliki serapan ekonomi tinggi serta dampak besar bagi masyarakat.
“MBG menyerap tenaga kerja, kebutuhan pangan lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kami mendukung penuh tata kelola dan perbaikan program ini,” jelasnya.
Pelantikan DPW PSI Maluku sekaligus pembukaan Rakorwil menjadi momentum awal konsolidasi besar PSI untuk menjemput target Pemilu 2029. Dengan penegasan target kursi DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, hingga DPR RI, PSI Maluku berupaya memastikan diri tidak sekadar hadir, tetapi “berpengaruh” dalam peta politik daerah. (LD)
Komentar