MM.COM, Kabupaten Seram Bagian Timur hari ini terjebak dalam kontras yang menyakitkan. Di satu sisi, menurut pengamatan saya M.S.K, konsolidasi kekuatan politik di lingkaran keluarga inti Bupati semakin menguat. Di sisi lain, kesejahteraan masyarakat berjalan di tempat.
Dugaan keterlibatan Fauzan Alkatiri, adik kandung Bupati, sudah melampaui ranah isu domestik. Ia kini, menurut sinyal di lapangan, menjadi faktor determinan dalam dinamika pemerintahan daerah.
Sekat antara otoritas jabatan Bupati dan pengaruh personal sang adik kian kabur di mata publik. Dalam momentum strategis, peran Fauzan seringkali dinilai melampaui kapasitasnya sebagai individu biasa. Kondisi ini menciptakan pola birokrasi satu pintu yang berbahaya.
ASN dan pejabat struktural berada dalam posisi dilematis. Kepatuhan pada regulasi berbenturan dengan upaya menjaga relasi dengan lingkaran dalam pendopo. Akibatnya, objektivitas mutasi jabatan dan keputusan teknis diduga rentan terhadap intervensi non-prosedural.
Masyarakat dan pelaku usaha lokal mengeluhkan tantangan besar mengakses peluang pembangunan. Dugaan dominasi kelompok tertentu dalam penguasaan proyek strategis daerah terus mencuat. Keberadaan Fauzan di pusat pusaran kekuasaan memperkuat persepsi publik bahwa akses ekonomi politik di SBT hanya berputar di lingkaran yang sama.
Jika ini dibiarkan, iklim kompetisi usaha yang sehat dari Bula hingga Gorom akan mati.
Ironisnya, SBT tetap salah satu daerah dengan tantangan geografis dan ekonomi terberat di Maluku. Infrastruktur dasar di banyak kecamatan masih memprihatinkan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan agresivitas manuver politik elitnya.
Ketika energi pemerintah daerah habis untuk memelihara kekuasaan keluarga dan jejaring politik, isu krusial menjadi korban.
1. Kesehatan di wilayah terpencil,
2. Peningkatan mutu pendidikan,
3. Stabilitas harga kebutuhan pokok di pulau-pulau,
Semuanya sering hanya menjadi komoditas retorika kampanye, tanpa eksekusi yang menyentuh akar persoalan.
Fungsi pengawasan DPRD terhadap eksekutif di SBT tampak tumpul ketika berhadapan dengan tembok kekerabatan. Hubungan darah antara pengambil kebijakan dan penggerak politik di lapangan diduga menciptakan perisai yang sulit ditembus kritik formal.
Pengaruh personal ini, menurut saya, telah merasuk ke sendi-sendi kelembagaan. Kebijakan kontroversial dan dugaan penggunaan anggaran tidak tepat sasaran jarang mendapat koreksi berarti.
Seram Bagian Timur saat ini sedang mengalami distorsi demokrasi. Kekuasaan yang seharusnya didistribusikan untuk kemakmuran bersama terpusat pada segelintir figur yang terhubung secara biologis.
Tanpa keberanian masyarakat sipil dan penegak hukum menyoroti benturan kepentingan ini secara objektif, SBT akan terus terjebak dalam pola pemerintahan parokial. Kemajuan daerah dikorbankan demi kelanggengan pengaruh satu keluarga.
Bagi saya, realitas ini adalah lonceng kematian bagi meritokrasi di tanah Maluku, khususnya Seram Bagian Timur. (“M.S.K)
Komentar