MANGGUREBEMAJU.COM, Ambon, 26 November 2025 — Polemik antara DPP Hena Hetu dan Ali Slamat, Raja Hitu Mesing sekaligus Ketua Majelis Latupati Jazirah, semakin memanas. DPP Hena Hetu menegaskan bahwa sejumlah tudingan yang dilontarkan Ali Slamat terhadap organisasi tersebut merupakan bentuk “pembohongan publik” dan berpotensi menyesatkan masyarakat.
Ketua DPP Hena Hetu, Saleh Hurasan, menuturkan bahwa Ali Slamat diduga tidak memahami sejarah pembentukan maupun struktur organisasi Hena Hetu. Ia menegaskan bahwa Hena Hetu adalah organisasi resmi dan sah secara hukum, dibuktikan dengan AD/ART yang telah disahkan melalui SK Kementerian Hukum dan HAM.
“Jangan sampai publik disesatkan. Hena Hetu berdiri di atas landasan hukum yang jelas,” ujarnya.
DPP Hena Hetu Sebut Dualisme Justru Dipicu Pihak Ali Slamat
Terkait isu dualisme kepemimpinan yang pernah terjadi, Saleh menyatakan bahwa kondisi tersebut justru diprakarsai oleh kelompok Ali Slamat sendiri. Ia menjelaskan bahwa kelompok tersebut mengangkat Jais Ely sebagai Ketua dan menetapkan Murad Ismail sebagai Upu Nunu menggantikan Karel Ralahalu.
“Fakta sejarah ini tidak bisa diputarbalikkan. Mereka yang menciptakan dualisme, bukan kami,” tegasnya.
Saleh juga menyebut bahwa Ali Slamat diduga terlibat dalam dualisme Hetu Upu Ana yang berlangsung saat ini.
Hena Hetu Bantah Menghapus Kewenangan Raja
Menanggapi tudingan bahwa Hena Hetu menghapus kewenangan Raja, Saleh menegaskan bahwa hal itu tidak benar. Menurutnya, pasal 13 Anggaran Dasar Hena Hetu secara jelas mencantumkan dan menghormati posisi Raja dalam tatanan adat.
“Secara organisatoris Hena Hetu independen, tapi tetap menghormati para Raja. Sebelum penyatuan oleh Gubernur Maluku, kami sudah bersilaturahmi dengan seluruh Raja se-Jazirah Leihitu. Hampir semua mendukung langkah gubernur, hanya Raja Assilulu yang menolak. Ali Slamat sendiri mendukung, tapi selalu menghindar ketika kami ingin bertemu,” jelasnya.
Respons Peran dalam Konflik Sosial
Saleh membantah klaim bahwa Hena Hetu tidak hadir dalam konflik sosial. Ia menegaskan bahwa pihaknya selalu turun tangan, termasuk dalam konflik Tial–Tulehu yang baru-baru ini dimediasi oleh Hena Hetu.
“Sekarang kami balik bertanya, apa peran Organisasi Majelis Latupati? Misalnya konflik Hitu–Wakal, Raja Wakal dan Raja Hitu Mesing bisa duduk bersama dalam forum Latupati, tapi konflik tak kunjung selesai,” ujarnya.
Menurut Saleh, seharusnya Majelis Latupati berada di garda terdepan penyelesaian konflik, bukan “sibuk membentuk organisasi baru yang justru memecah belah.”
“Kerjanya Hanya Buat Gaduh”
Saleh juga menilai gerakan yang dilakukan Ali Slamat dan kelompoknya hanya memperkeruh keadaan. Ia menyebut rekam jejak kelompok tersebut yang sempat membuat Hena Hetu versi Jais Ely, kemudian beralih ke Hetu Jasirah, dan kini kembali menimbulkan dualisme baru.
“Kalau gagal lagi, entah mereka akan bikin apa lagi. Kerjanya hanya buat gaduh dan perpecahan,” ungkapnya.
Meski demikian, Saleh memastikan bahwa pihaknya tidak menyamaratakan keterlibatan para Raja.
“Tidak semua Raja terlibat. Hanya segelintir oknum yang punya kepentingan dan memanfaatkan kelemahan Raja lain,” pungkasnya. (*
Komentar